Go Digital UMKM

Sejak pandemi Covid-19 merebak, hampir seluruh sektor-sektor yang ada di Indonesia, khususnya, sektor perekonomian nyaris lumpuh. Pemerintah melalui Kementrian Koperasi dan UMKM juga sudah melakukan campur tangan melalui kebijakan bantuan usaha kecil dimulai dari Rp2.4 juta hingga tahap penyaluran terkini, Rp1.2 juta.   

Imbas merebaknya pandemi Corona pada sector ekonomi bak efek domino. Sebut saja contohnya seperti penggiat usaha mengeluhkan turunnya tingkat penjualannya secara drastis. Merujuk survey Katadata Insight Center (KIC), kondisi UMKM sebelum Covid-19 diketahui usaha tingkat tinggi sebesar 92,7%, kondisi usaha tingkat sedang sebesar 6,3%, dan kondisi tingkat rendah sebesar 1,0%. Saat itu, sebelum adanya Covid-19 usaha masih berjalan lancar, tidak banyak masalah kendala, dan rendahnya kondisi buruk.

Terkini, saat wabah Covid-19 menurut survey KIC, kondisi usaha tingkat rendah meningkat sebesar 56,8% dibanding yang semulanya hanya sebesar 1,0 %. Sementara, usaha tingkat sedang menurun sebesar 29,1% dari yang semulanya 6,3%. Dan, kondisi usaha tingkat tinggi menurun, yang semula 92,7% menjadi 14,1%. Hal tersebut memperkirakan 63,9% UMKM yang mengalami penurunan omzet 30%, hanya 3,8% UMKM yang mengalami peningkatan omzet.

Akibat turunnya omzet pelaku UMKM di masa pandemi mengalami turunnya permintaan konsumen, pengurangan jam kerja, pengurangan karyawan, penutupan usaha sementara dan tetap, pengurangan hari kerja. Selanjutnya, akes pengiriman terhambat, sulitnya mendapat bahan produksi hingga modal usaha.

Dari situs Kominfo.go.id, diketahui, dari sisi pelaku usaha, sebanyak 37% konsumen baru memanfaatkan ekonomi digital pascapandemi. Selain itu, 45% pelaku usaha juga aktif melakukan penjualan melalui e-commerce selama pandemi. Artinya, pelaku UMKM banyak berusaha dengan cara offline dan online.

Namun, sisi lain, tidak semua pelaku usaha mau untuk beralih ke era digital. Karena, kalangan usia orang tua memiliki prilaku digital yang rendah dibandingkan dengan anak muda. Sehingga UMKM mengalami kendala menjalankan usaha dengan teknologi. Masalah utama UMKM yaitu konsumen yang awam mengunakan media sosial, serta kurangnya pengetahuan cara menjalankan usaha online.

Meski demikian, pemanfaatan teknologi harus diakui kini menjadi penting di era pandemi Covid-19 yang belum diketahui kapan usainya. Penggunaan layanan digital belakangan menjadi salah satu alternatif terbaik untuk memasarkan produk masyarakat karena penjual dan pembeli tidak berinteraksi secara langsung.

Penjualan virtual atau perdagangan online pun makin dilirik banyak pelaku usaha, termasuk UMKM. Karena, ada banyak nilai tambah ekonomi seperti jangkauan penjualan dan pemasaran lebih luas dibanding menggunakan layanan offline. Bahkan, diketahui banyak data yang menyebutkan bahwa omzet penjualan online meningkat signifikan. Tidak hanya usaha kecil saja yang merasakan dampak baik dari penjualan online, bahkan perusahaan besar pun ada yang meakukannya juga.

Merujuk riset yang dilakukan PT Lunaria Annua Teknologi atau KoinWorks sebagaimana dikutip dari Bisnis.com pada (25/1/2021), menunjukkan bahwa pelaku UMKM mulai melakukan diversifikasi usaha untuk dalam menghadapi periode 2021.

Riset bertajuk ‘Digital SME Confident Report’ ini mengungkap bahwa dari 1.188 UMKM digital dari Aceh hingga Papua, 81,9 persen responden mengungkap akan mengubah strategi bisnis untuk meningkatkan pendapatan di tengah pandemi Covid-19. KoinWorks memetakan, kebutuhan digitalisasi menjadi yang paling utama.

Sebab, penggiat UMKM optimistis merupakan yang telah memiliki lebih dari satu channel pemasaran. Beberapa channel tersebut di antaranya offline, online dan offline, memanfaatkan pemasaran marketplace, serta menambah channel pemasaran lewat social media dan website.

Hasil riset tersebut, UMKM yang hanya memiliki satu channel memiliki confidence index paling rendah, hanya 2,31. Sementara itu, yang memanfaatkan lima channel di atas, memiliki confidence index lebih tinggi, yaitu 2,7. Sebagai informasi, indeks keyakinan bisnis ini berupaya mengukur ekspektasi pengusaha mengenai pendapatan bisnis saat ini, kapasitas produksi, jam kerja rata-rata, pesanan dalam dan luar negeri di masa depan, serta kondisi harga jual dan bahan baku pada 2021.

Sebanyak 19,4 persen responden mengaku masih akan menjalankan bisnis secara normal, adapun 33 persen mengaku menerapkan strategi menambah tipe produk yang dijual. Selain itu, UMKM yang mengurangi tipe produk atau layanan yang dijual mencapai 21,7 persen, sementara yang merubah total tipe produk atau layanannya mencapai 15,5 persen.

Benedicto Haryono, CEO & Co Founder KoinWorks menyarankan, menambah tipe produk, memanfaatkan channel pemasaran online seperti sosial media, mulai merambah e-commerce, serta berinovasi dalam melakukan pelayanan merupakan kunci UMKM untuk bertahan di 2021.

Go digital yang perlu dilakukan penggiat UMKM juga disampaikan Menteri Koperasi UKM dan Koperasi, Teten Masduki. Dinukil dari Liputan6.com, Menteri Koperasi UKM dan Koperasi menyebut, usaha yang bisa bertahan ke depan adalah mampu beradaptasi, terus melakukan inovasi, dan menguasi teknologi. Berdasarkan data Bank Dunia sebanyak 80 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tergabung di dalam ekosistem digital, memiliki daya tahan lebih baik dalam menghadapi tantangan pandemi Covid-19.

Faktor online, menurut Menteri Kopertasi dan UMKM sangat dibutuhkan untuk meningkatkan penjualan, efisiensi biaya, dan bersaing dengan produk luar. Dan, sekarang sudah ada 12,1 juta UMKM yang sudah terhubung dengan ekosistem digital. Angka ini setara 19 persen dari total populasi UMKM di Indonesia.

Digitalisasi UMKM di tengah Covid-19 yang masih jadi kendala, sangat perlu, juga penting. Karena,  manfaatnya tak sekedar mengembangkan bisnis. Tapi, juga untuk bertahan. Melalui digital UMKM, pelaku usaha kecil bisa melakukan pembelian, penjualan, pemesanan, pemasaran, hingga mencari informasi untuk meningkatkan usaha. Soal promosi produk, cukup melalui media sosial seperti facebook. Instagram atau memanfaat grup whatsapp.

Manfaat lain, melalui digitalisasi UMKM, juga mampu mempermudahkan pelaku usaha menjalankan bisnis, dengan dukungan biaya murah, serta memperluas jaringan pemasaran, tak hanya antar daerah tapi juga pemasaran produk ke luar negeri.

Kini, tingal menunggu keseriusan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan digitalisasi melalui kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tentunya, dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabel, tata kelola yang baik (good governance), dan integrasi sistem pengelolaan keuangan daerah. (*)

(Penulis : Aktivis Repdem Kota Bogor, Sastra Sri Rejeki Manurung)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *