Talkshow AS Official, Kupas Habis Gagasan Amandemen Kelima UUD 45 Bersama Mihradi

AS Official dengan pranatacara Dr Agus Surachmanm SH SP1 kembali menggelar talkshow outdoor, pada Jumat (17/9/2021). Kali bertempat di salah satu café di Jalan Ahmad Yani, Tanah Sareal, Kota Bogor, sebagai bintang tamu yakni mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan yang sekaligus sebagai Dosen, Raden Mohamad Mihradi SH MH.

 

Mengangkat tema diskusi Gagasan Amandemen Kelima UUD 1945, sebagai pembawa acara, Agus Surachman yang juga dosen pasca sarjana di salah satu PTS di Bogor mengupas habis soal isu yang tengah menghangat bersama Mihradi. Berikut yang disampaikan Mihradi, melalui tulisannya sebagaimana yang ditayangkan di akun Youtube AS Official tersebut :

 

Tidak ada yang abadi di dunia. Produk hukum buatan manusia tak pernah kebal waktu. Pasti memerlukan penyesuaian. Seiring zaman dan kebutuhan masyarakat. Apalagi di era digital, yang revolusinya tak terbayangkan.

 

Demikian pula dengan konstitusi atau undang-undang dasar. Dipastikan memerlukan penyesuaian. Tentu, mengingat, konstitusi merupakan hukum tertinggi di suatu negara, perubahannya perlu ditimbang matang. Agar tidak merobohkan capaian yang sudah diperoleh.

 

 

Di Indonesia, kekuasaan mengubah undang-undang dasar merupakan kekuasaan MPR. Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 menegaskan “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar”. Adapun cara mengubahnya—cukup rigid—diatur Pasal 37 dari ayat (4) sampai ayat (5) sebagai berikut.

 

Pasal 37

  • Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar (UUD) dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.
  • Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah besera alasannya.
  • Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR.
  • Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangna lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR.
  • Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

 

Melihat rumusan konstitusi mengenai kewenangan MPR dan prosedurnya, Sri Soemantri dalam disertasinya berpendapat, wewenang mengubah UUD adalah masalah hukum yang mengandung aspek politik.[1] Masalah hukum jelas seputar kajian wewenang dan prosedur mengubah serta materi muatan perubahan dari UUD. Di sisi lain, alasan perubahan dan bagaimana mengkonsolidasikan anggota MPR yang melakukan perubahan tentu merupakan dimensi politik.

 

 

Sejak Indonesia merdeka sampai Orde Baru, sudah dua kali dilakukan perubahan konstitusi. Perubahan dilakukan dengan model penggantian. Yaitu UUD 1945 diganti Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) (1949-1950) dan UUD Sementara Tahun 1950. Dan 5 Juli 1959 kembali berlaku UUD 1945 (hasil proklamasi 17/08/1945 dimana UUD 1945 ditetapkan 18/08/1945) dengan Dekrit Presiden. Pasca reformasi, mengingat derasnya arus perubahan menuju demokrasi, maka UUD 1945 diubah empat kali (1999,2000.2001 dan 2002) dengan jumlah pasal perubahannya sebanyak 75 pasal[2] meski tetap menggunakan rumusan 37 pasal namun disana sini ditambah ketentuan dengan menambahkan ayat dan huruf.

 

Pasca reformasi dengan perubahan UUD 1945 yang sering disebut Amandemen UUD 1945, telah terjadi perubahan ketatanegaraan signifikan. Diantaranya, (i) Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung rakyat, diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu (Pasal 6A ayat (1) dan (2)); (ii) MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD (Pasal 2 ayat (1)); (iii) MPR berwenang mengubah dan menetapkn UUD, melantik presiden dan/atau wakil presiden dan hanya dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD (Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3)); (iv) adanya lembaga negara baru Mahkamah Konstitusi yang menjadi peradilan sengketa ketatanegaraan/konstitusi (Pasal 24C); dan (v) adanya Komisi Yudisial, lembaga baru mengawasi hakim (Pasal 24B).

 

Belum lama ini, di pelbagai media, terdapat gagasan untuk melakukan amandemen kelima UUD 1945. Ide dasar yang mengemuka soal amandemen kelima, sebenarnya, telah diusung pula oleh DPD. DPD menghendaki penguatan kewenangannya yang setara dengan DPR. Selain isu DPD, juga isu menghidupkan lagi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan istilah Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Untuk ide soal PPHN masih kontroversi. Pakar hukum tata negara, Saldi Isra, meminta MPR mengkaji ide soal PPHN karena akan berbenturan dengan kesepakatan MPR mengusung sistem presidensial. Kecuali jika sistem presidensial hendak dicampakan.

 

Selain itu, sempat menyelinap isu perubahan periodesisasi jabatan presiden menjadi tiga tahun, meski berulang ulang telah ditepis oleh Presiden Jokowi namun masalahnya, penentu amandemen ada di MPR. Bukan di Presiden. Yang pasti, terdapat 711 anggota MPR  dengan 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD. Namun, menurut Budiman Tanuredjo, jika menggunakan matematika politik, amandemen UUD 1945 bukan sesuatu mustahil khususnya bila partai partai pendukung pemerintah hendak melakukannya mengingat dibutuhkan usulan 237 anggota MPR yang bisa terpenuhi dengan anggota DPR pendukung pemerintah mencapai 427 orang.

 

Lalu dari sanadilakukan sidang dengan kuorum 2/3 anggota MPR harus hadir dan disetujui 50 persen tambah satu untuk undang-undang dasar sah diamandemen. Yang pasti, perlu dipertimbangkan semangat perubahan UUD harus meletakan kepentingan rakyat dan daulat hukum sebagai prioritas serta prinsip konstitusionalitas sebagai pembatas kekuasaan negara harus ditegakkan. (*)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *