KOTA BOGOR – Jaringan Masyarakat Pendukung Jokowi Bogor Raya (Jampe Jokowi) yang diketuai Ali Tauvan Vinaya (ATV) mendesak Kejaksaan Negeri Bogor segera mendalami dugaan korupsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD) Kabupaten Bogor yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2017 senilai lebih dari Rp 14 miliar. Hal itu disampaikan aktivis 98 ini saat menggelar jumpa pers dengan beberapa pewarta di salah satu rumah makan di Jalan Sudirman, Kota Bogor, Selasa (14/12/2021).
“Hampir setahun pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pemanfaatan belanja tidak tanggap darurat sebesar Rp14.351.635.500 pada BPDB Kabupaten Bogor, tahun anggaran 2017,” kata pria yang akrab dipanggil ATV.
Namun, sambungnya, sampai saat ini pihak Kejari Bogor dinilai tidak pernah menyampaikan hasil pendalaman kepada public.
“Pihak Kejaksaan selalu berdalih dengan alasan masih dalam penghitungan kerugian negara. Padahal, proses penghitungan kerugian negara sudah selesai,” sebutnya.
Aktivis 98 ini juga mengecam dugaan korupsi yang disebutnya abaikan nilai kemanusiaan.
“Hanya manusia yang tidak memiliki hati nurani saja yang berani membuat laporan fiktif dengan maksud dan tujuan dugaan mendapatkan keuntungan dari anggaran tanggap bencanaBahkan bisa dibilang lebih jahat dari seorang Slobodan Milosevic, seorang penjahat perang. Proses dan penegakan hukum harus terus dilanjutkan melawan praktik korupsi karena itu adalah suatu pilihan,” tandasnya.
Aparat penegak hukum, lanjutnya, dalam hal Ini pihak kejaksaan harus berani menyatakan sikap memberantas kasus korupsi.
“Satu tahun sudah cukup bagi memberikan waktu kepada pihak kejaksaan, lakukan penyidikan, maka dari Itu, kami Jampe Jokowi menyatakan sikap meminta Kejai Bogor segera merilis hasil penyidikan dan sampaikan ke public Kabupaten Bogor dari hasil penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar Rp14.351.635.500 pada BPDB dari APBD Tahun anggaran 2017,” tandasnya.
Selanjutnya, mengatasnamakan Jampe Jokowi, minta kejaksaan tegas tegakan hukum tanpa pandang bulu di Kabupaten Bogor.
“Dan, jangan mau diintervensi pihak manapun baik Itu pimpinan maupun partai politik dari manapun. Kami, dari Jampe Jokowi akan mengawal kasus ini sampai tuntas. Dan akan segera mengirimkan surat kepada Jaksa Agung Muda Pengawas di Jakarta,” tuntasnya. (Mishell Abdullah)