INTELMEDIAUPDATE.COM – Anggota Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu beserta Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin kunjungi Kantor Koperasi Gunung Emas Pongkor. Mereka setuju dan mendukung penuh koperasi yang diperuntukan masyarakat penambang emas yang berada di wilayah Antam Pongkor, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor.
Hal tersebut dikatakan langsung usai lakukan kunjungan kerja spesifik ke PT Antam UPBE Pongkor dan Koperasi Produsen Gunung Emas Pongkor, Jumat (11/2/2022).
Adian mengatakan, bahwa dengan adanya koperasi ini, menjadi suatu jalan keluar dari semua permasalahan yang ada.
Dari catatan Adian, masalah tersebut tidak terlepas dengan adanya aktifitas masyarakat di sekitaran lahan emas tersebut.
“Ini yang menjadi poin yang kita bahas dan kita setujui. Semua persoalan kan harus memang harus ada jalan keluar. Tidak mungkin rakyat dianggap menjadi musuh BUMN bahkan musuh negara. Biarkan mereka tenang hidup disini. Ini harus diperbaiki,” ujarnya kepada awak media.
Kehidupan yang tenang tersebut, sambung Adian, koperasi bisa menjadi wadah bagi masyarakat penambang emas untuk tetap aman melakukan aktifitasnya.
Karena dengan wadah tersebut, payung hukum secara korporat bakal melindungi para penambang emas.
“Koperasi ini ide bagus. Bagaimana rakyat yang dianggap tidak legal dengan adanya ini bisa bermitra dengan antam dan menjadi legal. Sehingga, kelegalan tersebut nantinya memupus sendiri istilah ‘Penangkapan’ bagi para masyarakat penambang emas. Ini sudah disetujui oleh presiden, Kementrian BUMN, dan Kementrian SDM,” tambahnya.
Meski begitu, Adian menegaskan, bahwa hal ini tidak hanya dilakukan di wilayah Pongkor.
Adian menegaskan, hal ini akan dilakukan diseluruh lahan-lahan emas yang berada di seluruh wilayah.
“Kita pastikan tidak ada lagi gurandil. Mereka menambang secara legal. Justru ini menjadi pilot projek untuk tambang emas lain. Tambang emas tidak hanya di Pongkor, Sumbawa, Papua, dan wilayah lainnya,” jelasnya.
Sementara itu Sekda Kabupaten Bogor, Burhanudin berharap ada keuntungan bersama antara warga, PT Antam maupun pemerintah daerah supaya semuanya terakomodir.
“Makanya kedepan harus dipikirkan bagaimana supaya ada istilah untung-untung. Masyarakat untung, Antam untung dan pemerintah daerah pun untung,” tandas Burhanudin.(DP)
