Pada 11 April 2022, mahasiswa menggelar unjuk rasa secara serentak di sejumlah daerah dengan tunutan utama menolak Jokowi 3 periode. Di Kota Bogor, aksi demontrasi yang melibatkan ratusan mahasiswa juga digelar dimulai sejak Jumat (8/4/2022).
Mereka menuntut Presiden Joko Widodo untuk membuat pernyataan resmi terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Menanggapi hal itu, akademisi sekaligus dosen perguruan tinggai swasta pasca sarjana Agus Surachman angkat bicara. Dia menyampaikan, isu perpanjangan masa jabatan presiden termasuk jabatan Presiden Jokowi 3 periode sulit diwujudkan.
“Sebab, perpanjangan masa jabatan presiden mengisyaratkan adanya amandemen UUD 1945. Jika hal itu dilakukan, amandemen UUD 1945, sangat sulit dilakukan karena mayoritas fraksi di MPR termasuk DPD menolak melakukan amandemen,” kata Agus Surachman saat diwawancarai di kantornya, Jalan Raya Tajur, Kota Bogor, Kamis (14/4/2022).
Agus pun mengupas peta di DPR, jika ada keinginan Jokowi 3 periode, sejumlah fraksi diprediksi tak akan setuju.
“Sekarang kita berpikir rasional. MPR itu kan DPR plus DPD. DPR sendiri dari 9 fraksi atau parpol. Petanya, hanya 3 parpol yang menyuarakan penundaan pemilu atau mewacanakan 3 periode, meski belakangan diklarifikasi setelah aksi demo mahasiswa marak. Dan, 6 parpol tidak setuju. ditambah DPD tidak setuju. Jadi mana mungkin terjadi perubahan amandemen UUD 1945 mengenai jabatan presiden 3 periode,” ujarnya.
Kembali dia menambahkan, penyebutan Jokowi 3 periode itu hanya isu yang tak berdasar dan sulit diwujudkan.
“Pemerintah saat ini sedang sibuk dengan urusan melakukan penyehatan ekonomi nasional. Tidak ada sama sekali kehendak membahas perpanjangan masa jabatan 3 periode,” tuturnya.
Terkait unjuk rasa mahasiswa, Agus sampaikan pandangannya, aksi demonstrasi taka da niat atau indikasi untuk menjatuhkan Jokowi.
“Saya tak melihat ada upaya ingin menjatuhkan Jokowi dari aksi demontsrasi yang digelar mahasiswa. Tapi, saya melihat mereka menolak periode yang ketiga kali. Yang disoal, siapa yang ingin memperpanjang keinginan 3 periode itu. Nah, siapa yang diuntungkan kebijakan ekonomi itu yang menginginkan periode selanjutnya. Itulah yang meinginkan periode selanjutnya,” ucapnya.
“Jika berganti berganti presiden, belum tentu kenyamanan itu diperoleh. Misalnya, jika berganti presiden, bisa saja ditunda pemindahan ibukota negara dengan alih ekonomi nasional. Nah, dampak itu yang memperngaruhi orang yang yang menikmati kebijakan,” imbuhnya.
Lanjut Agus, Presiden Jokowi sudah berkali-kali menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu.
“Presiden Jokowi, sudah menyatakan tidak akan 3 periode. Dan, saya juga pendukung Jokowi 2 periode,” tuntasnya. (Nesto)
