DPRD Kota Bogor Godog Raperda Inisiatif Pancasila, ini Kata Anggota Dewan Ujang Sugandi

Intelmedia – Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara menjadi tanggung jawab negara untuk dilestarikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bertolak, adalah suatu hal yang mutlak menbumikan nilai-nilai Pancasila di kota hujan. Itu yang melatarbelakangi Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bogor membidani payung hukum daerah Raperda Inisiatif Pancasila dan wawasan kebangsaan. Demikian disampaikan anggota DPRD Kota Bogor, Ujang Sugandi.

“Dalam rangka tercapainya kedamaian dan kesejahteraan masyarakat. Dengan perkembangan kemajuan zaman yang pesat dan berpotensi mengikis nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, merupakan suatu hal yang perlu menanamkan fondasi yang kuat jati diri bangsa melalui Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan,” kata Ujang Sugandi kepada media online ini melalui sambungan telepon, Rabu (21/12/2022).

Melalui raperda yang kelak akan menjadi perda, diharapkan semangat Pancasila dapat terus terpelihara dan ditingkatkan kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, dan budaya.

“Penerapan paying hukum daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan nantinya butuh sinergi dari berbagai pihak. Peraturan ini nantinya bisa berlaku tidak hanya di lingkungan pendidikan namun juga di kalangan masyarakat dan aparatur sipil Negara,” imbuhnya.

“Dan, raperda ini merupakan gagasan PDI Perjuangan, setelah sebelumnya Pemda Yogyakarta lebih dulu membidani Perda Pancasila dan Wawasan Kebangsaan,” tutur Ujang.

Legislator senior PDI Perjuangan Kota Bogor ini juga menjelaskan dasar hokum penyusunan produk hukum daerah yakni  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

“Adapun proses penyusunan perda yakni penyiapan raperda yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan Pemda, terdiri penyusunan naskah akademik dan naskah raperda,” urainya.

Seterusnya, raperda yang telah diusulkan DPRD akan di bahas oleh Tim Penyusun Produk Hukum Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah setelah selesai akan disampaikan kembali kepada DPRD untuk dibahas bersama-sama.

“Kemudian, dilakukan kegiatan pembahasan bersama-sama pihak eksekutif terhadap draft raperda dengan mengacu pada Tata Tertib DPRD, yang mana pembahasan dilakukan oleh omega Badan Legislasi Daerah (Balegda) atau Pansus DPRD bersama-sama dengan Tim Penyusun Produk Hukum Daerah. Setelah tercapai kesepakatan bersama, maka akan diusulkan dalam rapat paripurna DPRD guna mendapatkan persetujuan dari DPRD,” jelasnya panjang lebar.

Saat ditanya, apa tujuan penyusunan Raperda Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Ujang bertutur, merupakan upaya pembumian nilai-nilai Pancasila sebagai  langkah efektif untuk memitigasi risiko bernegara dari ancaman pemecah-belah bangsa.

“Pembumian Pancasila sebagai dasar filsafat negara adalah untuk menempa masyarakat selalu  mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan berbangsa. Serta untuk mencegah terjadinya konflik SARA,” tutupnya. (Nesto)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *