Intelmediaupdate – Setiap tahun memasuki musim penghujan, Kota Bogor nyaris tak pernah luput dari bencana mulai dari banjir hingga tanah longsor, karena kontur tanah di bentangan kota hujan ini yang banyak berundak. Agar potensi bencana terminalisir, Pemkot bogor perlu melakukan evaluasi, untuk upaya pencegahan. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor Iwan Iswanto.
“Sebelum cari solusi, perlu dipahami terlebih dulu, Kota Bogor dialiri dua sungai besar. Dan, banyak pemukiman yang menempati di lereng sungai. Nah, ini tentunya harus terevaluasi oleh Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) kaitan dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menangah Daerah),” kata Iwan saat diwawancarai di DPRD Kota Bogor, Rabu (15/3/2023).
Jika tak memungkinkan dilakukan antisipasi bencana, sambungnya, pilihannya harus dilakukan relokasi. Dia menambahkan, tanah longsor sebutnya merupakan peristiwa alam yang disebabkan oleh pergerakan massa batuan atau tanah.
Pergerakan tanah ini terjadi dari permukaan yang lebih tinggi menuju ke permukaan tanah yang lebih rendah hal ini dikarenakan daerah dengan topografi lebih tinggi berusaha mencari keseimbangan baru, menuju daerah dengan topografi yang relatif lebih rendah. Tanah longsor sendiri disebabkan oleh beberapa hal seperti tingginya curah hujan, lereng terjal, tanah yang kurang padat atau tebal, struktur batuan yang kurang kuat, jenis tata lahan, getaran, erosi, hutan gundul.
Jika terjadi dalam skala besar dan terjadi pada daerah pemukiman warga, maka tanah loongsor ini akan menjadi bencana alam yang merugikan baik secara material maupun non material, bahkan dampak paling buruknhya adalah dapat menghilangkan nyawa manusia.
“Oleh karena itu, harus dilakukan upaya pencegahan atau upaya deteksi dini untuk mengurangi dampak yang diakibatkan oleh bencana tanah longsor ini. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membuat peta rawan bencana tanah longsor untuk mengetahui daerah mana berbahaya dan harus dihindari,” imbuh Iwan.
“Nah ini, agar tak terjadi pengulangan bencana. Fokus kedepan, lakukan evaluasi. Selanjutnya, pembangunan terfokus di masyarakat pinggiran kota.Secara regulasi, intervernsi anggaran ada BTT, mengcover kegiatan yang tidak direncanakan harus dipikirkan bersama , juga kemudahannya,” tuturnya.
Bappeda Kota Bogor, lanjutnya, perlu berkoordinasi dengan instansi terkait lakukan pemetaan.
“Selain itu, perlu dipikirkan juga apakah akan direlokasi atau dievaluasi guna menghindari atau meminimalisir bencana. Jadi perlu dilakukan evaluasi jauh-jauh hari, termasuk juga anggaran BTT, agar dimudahkan penggunaannya. Karena di Kota Bogor ini intensitas hujan cukup besar, karena namanya kota hujan. Ini perlu dilakukan agar masyarakat nyaman, berhuni,” ucap Politisi PDI Perjuangan ini. (Eko Octa)
