Kota Bogor Sabet Predikat Kota Termiskin, Terimakasih Pak Bima sudah Membuat Kami Mengelus Dada

WALIKOTA Bima Arya boleh dibangun luar biasa. Bukan membuat warganya bangga, tapi malah membuat mengelus dada. Jika sebelumnya, Kota Bogor konon disinyalir mendapatkan predikat salah satu ‘Kota Terkorup’. Belakangan ini, malah berganti sebutan, Kota Termiskin versi BPS

Jika kita mau jujur kepemimpinan Bima Arya menjadi Walikota Bogor selama dua periode tidak menyelesaikan esensi permasalahan yang amat krusial yang menjadi problematika masyarakat termarjinalkan.

Artinya, anggaran pembangunan di kota Bogor tidak pro terhadap masyarakat lower-level class tapi lebih fokus kepada upper middle class, sehingga kemiskinan yang sesungguhnya tidak tersentuh.

Apa yang kita saksikan pembangunan di Kota Bogor hanya menyentuh di atas permukaan yang mudah dilihat oleh publik, namun di balik pedestarian,taman yang indah dan perumahan yang mewah ada kemiskinan yang tidak Nampak.

Maka dari itu, perlu dipertanyakan sejauh mana kebijakan Pemkot Bogor terhadap masyarakat termarjinalkan, karena dalam UUD 1945 Pasal 7 ayat (2) tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan jika merujuk kepada tujuan agenda pembangunan berkelanjutan terkait kemiskinan yang menjadi tujuan MDGs kembali menjadi tujuan SDGs.

Disi jelas sekali bahwa kemiskinan menjadi perhatian dunia internasional.Dampak kemiskinan bagi masyarakat termarjinalkan cukup serius, khususnya bagi anak-anak yang akan mengalami stunting.

Adapun stunting sebutan gangguan bagi pertumbuhan anak disebabkan kurangnya asupan nutrisi selama masa pertumbuhan anak.Perlu diperhatikan anak-anak penderita stunting lebi rentan terhadap penyakit tidak menular dan hilangnya produktifitas.

Harapan kami dari MRB hal ini jangan sekedar menjadi bahan diskusi tapi wakil-wakil rakyat yang ada di DPRD Kota Bogor mempertanyakan kepada Eksekutif, karena semua warga kota Bogor baik yang miskin maupun tuan uang memiliki legal standing yang sama sebagai warga kota Bogor dan juga memiliki lega equality rights. (*Penulis : Ketua Lembaga Masyarkat Bersatu, Jamal Nasir, SH)