UNTUK MEMENANGKAN Anies, sangat gampang, yaitu cukup Pemilu dilakukan tepat waktu, Jujur,adil , langsung,umum dan bebas rahasia. Karena apa ? karena masyarakat sudah menghendaki perubahan, Hasil polling ILC pada bulan April 2023 Polling dilakukan dalam periode 1 hari (Jumat pukul 14.24 WIB – Sabtu pukul 14.24 WIB), dengan pertanyaan jika pemilu diadakan hari ini, siapa pilihan anda? Seperti dikutip dari akun Twitter ILC, dari 60.447 voters diraih hasil akhir: Prabowo Subianto (19%), Anies Baswedan (65%) dan Ganjar Pranowo (16%). Untuk survey-survey lainna saya tidak terlalu percaya karena serng salah.
“Soal survei saya sering dapat pertanyaan survei itu dan saya ingat Pilkada Jakarta. Kami tidak pernah nomor satu, hasilnya (menang),” kata Anies saat deklarasi bersama relawan di Tennis Indoor Senayan, Minggu (7/5/2023).
Suvey sering salah, mungkin karena sudah berpihak dan dipesan dengan sejumlah uang Sehingga rasanya sulit untuk tidak berpihak dan tidak memenangkan pemesannya. Makanya setiap survey pesanan tidak pernah mengmumkan secara terbuka dari mana dana yang diperoleh untuk melakukan survey itu.
Terus, dimana peran melianis sebagai Relawan dalam memenangkan Anies Baswedan untuk menjadi Presiden ?
Pertama, tentu saja, selaku Relawan Anies, ia harus memilih Anies Bswedan di bilik-bilik TPS ( tempat pemungutan suara ) dimana pun ia berada bahkan selain pemlih yang memilih Anies , ia pun harus berperan di TPS –TPS baik secara formal ( menjadi saksi yang ditunjuk) atau secara informal, sebagai warga biasa menyaksikan dan mencatat semua yang terjadi dan secara berjenjang menginformasikannya .konsep MAWAR ( mata warga ) menjadi relevan. Harusnya Relawan Anis bersatu membuat jaring pengaman suara Anie Baswedan berbasis teknologi. yang mampu mendeteksi kecurangan –kecurangan yang mungkin dilakukan secara sistematis.
Kedua, andai dugaan benar ada yang mendesign bahwa Pemilu 2024 hanya akan diikuti oleh dua pasang kandidat,seperti yang ditulis oleh Denny Indrayana pakar hukum tata negara yang pada pokoknya merangkul Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto dengan upaya menyingkirkan Anies Baswedan, dengan alasan bahwa Prabowo atau Ganjar akan bisa meneruskan kebijakan- kebijakan dan meyelematkan kroni dan keluarga Pak Jokowi. Sedangkan Anies Baswedan dianggap sebaliknya , akan memporakporandakan apa yang telah dicapai Presiden Jokowi saat ini. Misalnya tentang IKN , Presiden Jokowi berasumsi bahwa proyek ini akan dihentikan, serta menganggap Anies Baswedan akan memainkan Politik “ identitas “, walaupun sebenarnya tuduhan –tuduhan itu sangat tidak mendasar dan mgawur. Misalnya tentang IKN , Anies Baswedan sudah mengatakan proyek IKN tersebut telah berdasarkan Undang- undang yaitu undang no 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Artinya pak Anies akan menghormati undang-undang.
Kalau ada evaluasi dan lain sebagainya tentu saja ia sebagai manusia biasa bukan robot tidak bisa dilarang-larang. Selanjutnya tentang politik Identitas . Saya kira tidak ada partai atau oang tidak beridentitas, kalau identitas diartikan sebagai “ ciri-ciri atau jati diri yang membedakan satu dengan yang lainnya “ (KBBI) entahlah kalau diartikan lain,misalnya Anies berperilaku radikal tapi kalau diartikan sepert itu , tentu pengalaman mengatakan tidak, tidak ada jejak Anies pada saat memimpin Jakarta bersikap radikal.
Jika yang ditulis Denny Indrayana benar terkait analisanya, tentu tidak lagi bersikap demokratis. Kemudian cawe-cawe mengusung calon yang disukainya dan lupa bahwa melekat pada dirinya adalah sebagai pejabat Negara yang seharusnya tidak boleh berperilaku seperti layaknya team sukses. Boleh menyukai seseorang dan berkampanye untuk pilihan tetapi lepaskan dulu jabatannya dan jangan menggunakan fasilitas negara.
Dalam pikirannya, Anies tidak boleh ikut dalam kompetisi Pemilu tahun 2024, beberapa strategi telah diuraikan dengan lebar oleh Denny Indrayana. Bahwa urusan capres adalah urusan Partai politik, Tapi ia mengendorse Koalisi Besar. Ia sendiri dengan status sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dengan segala jaringan dan fasilitasnya ia gunakan untuk melakukan kerja politik yang melanggar etika dan hukum. Politisasi hukum dilakukan,untuk menjegal lawan politiknya, misalnya selalu dikatakannya, Anies tidak akan bisa ikut pemilu 2024 karena ada kasus di KPK.
Peran Melianis sebagai relawan, ia harus mencegah dan melawan dengan cara menyuarakan terus dan memprotes terhadap prilaku para penegak hukum yang keliru tersebut, misalnya seluruh relawan anis harus mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK, mengawasi kinerjanya dan menyuarakan dukungan terhadap Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, yang akan memeriksa Ketua KPK ( Firly Bakhury ) yang telah diduga membocorkan dokumen pemeriksaan kepada pihak terperiksa, serta menjelaskan kepada siapapun bahwa Anies Baswedan tidak intoleran dan radikal.
Contoh lain, Penetapan tersangka terhadap Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny G. Plate dianggap sebagai sinyal tegas atas ketidaksukaan Presiden Joko Widodo terhadap Partai Nasdem yang mencapreskan Anies Baswedan. Bahkan tidak hanya disitu menurut Denny Indrayana , dua menteri lagi yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK ) Siti Nurbaya Bakar juga menjadi target operasi penegakan hukum ( Jawa Post.com 5/6/23 ) yang tebang pilih. Untuk kasus ini, kita harus mendorong agar Johny G Plate membongkar semuanya kalau perlu menjadi Justice Collaborator.
Ketiga, ketidak sukaan Jokowi terhadap Anies Baswedan akankah berhenti setelah Anies Baswedan Menjadi Presiden ? tentu saja tidak dan akan tetap berlanjut terus, terutama oligarki akan terus mepersoalkan dan akan selalu menganggap salah setiap kegiatan yang dilakukan ole Anies Baswedan. apa alasannya, adalah , ketika pembangunan 13 pulau Reklamasi di teluk Jakarta dihentikan , sebelumnya, Anies mengalahkan Ahok dan Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta. Para pendukung Ahok tetap tidak legowo atas kemenangan Anies. Grand design yang diporakporandakan, Dengan terpilihnya Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta telah memporakporandakan rencana Ahok untuk dijadikan Gubernur DKI dan Presiden pada tahun 2024, dan Indonesia menjadi Negara modern ? seperti Singapore.
Anies dianggap akan tidak melanjutkan kebijakan Presiden, bahkan persoalan –persoalan hukum Presiden Jokowi and beyond ( menteri-menteri dan para oligarki ) akan diusut . Untuk itulah Melianis sebagai relawan Anies harus tetap mengawal sampai diakhir jabatannya, seperti Relawan Jokow i mengawal Presiden Jokowi sampai diakhir jabatannya.
(Penulis : Dr. Agus Surachman, SH. Bc.IP. Sp.1