INTELMEDIA – Ketua Mileanis Jawa Barat, Dr Agus Surachman menilai upaya pemanggilan KPK terhadap Muhaimin Iskandar terkesan bernuansa politis. Alasannya, kasus tersebut sudah 11 tahun tak diproses dan setelah diputuskan berpasangan dengan Anies Baswedan sebagai pasangan bacapres dan bacawaprees, mendadak politisi yang akrab dipanggil Cak Imin tersebut menerima panggilan KPK.
“KPK harus independen dalam pemberantasan korupsi. Kenapa setelah 11 tahun tiba-tiba ada panggilan?,” Agus Surachman kepada pewarta, Selasa (12/09/2023).
Ia merasa bertanya-tanya, terkait pernyataan KPK soal kasus di institusi yang pada 2012 masih bernama Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) disampaikan usai Muhaimin dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres).
“Dia (KPK) harus menjadi pemegang hukum dalam konteks pemberantasan korupsi dilakukan secara independen, secara profesional. Tidak atas dasar pesanan elite politik tertentu, kelompok tertentu, atau siapalah tertentu lainnya,” lanjut Agus.
Dugaan nuansa kriminalisasi dinilainya sangat kental terkait Bacawapres Muhaimin Iskandar sebagai saksi kasus korupsi sistem proteksi TKI pada 2012.
“Dari sisi waktu atau tempus delictis-nya, sangat janggal penanganan kasus korupsi sistem proteksi TKI 2012 di Kemenaker. Secara tidak langsung, publik Tanah Air pun tergiring ada yang bermain dibalik ini. Dugaan pun menyeruak, dan mengarah kepada Jokowi. Meski sebetulnya tidak ada kaitannya dengan Jokowi. Jadi, sangat disayangkan sekali, terkait KPK,” cetusnya.
Agus menyampaikan, dugaan kasus korupsi di Kemenakertrans terkait sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) itu diketahui terjadi pada 2012. Saat itu, Muhaimin masih menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009-2014.
“Kita hormati penegakan hukum. Tapi, jika kasus lama tidak diproses sebelumnya dan baru bersikap (KPK) saat deklrasi bacapres dan bacawapres, jelas penilaian politis terkesan menguat. Semestinya, KPK tidak membuat gaduh dan tegak lurus menjalankan peraturan perundangan dan konstitusi serta kondisifitas di tahun politik ini,” tukas dosen pasca sarjana PTS Bogor ini.
Saat ditanya pasangan bacapres dan bacawapres yang berlum lama ini deklarasi di Surabaya, Agus mengatakan, Anies dan Cak Imin yang disebutnya pasangan yang saling melengkapi. Pembaharuan berasal dari sosok Anies, sedangkan berlanjutan diambil dari pidato Cak Imin di Surabaya.
“Hadirnya Cak Imin sebagai bacawapres, semakin mempertegas, juga membantah tuduhan soal politik identitas itu tak berdasar,” tutup bacaleg DPR RI Partai Ummat Dapil Kota Bogor – Kabupaten Cianjur. (Asep)
