IntelMedia – Pelaksanaan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor membahas 3 topik utama pada Selasa 7 November 2023.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengatakan topik pembahasan yang pertama berkaitan dengan kesepakan bersama terkait Penetapan Persetujuan Bersama DPRD Kabupaten Bogor Dengan Bupati Bogor Terhadap Raperda Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
“Pondok pesantren secara teknis nanti bisa ditanyakan langsung ke ketua pansus pondok pesantren. Pak nurudin, beliau juga ingin menyampaikan kepada media substansinya apa saja,” kata Rudy pada Rabu, 8 November 2023.
Rudy juga menyebutkan alasan dari pembahasan fasilitas pesantren yang dianggap melalui tahapan yanh sangat cepat.
“Beliau mungkin memiliki persepsi yang sama dan ingin memayungi dari peraturan perundang-undangan karena memiliki kesamaan dengan tokoh agama dan DPRD. Tentunya saya lihat pembahasan dari pagi sampai malam, pagi malam dan ingin hal ini ingin disegerakan,” ujarnya.
Selanjutnya, penandatanganan Berita Acara Kesepakatan DPRD Kabupaten Bogor dan Bupati Bogor Tentang Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043.
“Yang kedua substansi tata ruang wilayah. Jadi bukan berarti RTRW selesai hari ini. Jadi memang tahapannya kita melaksanakan paripurnanya dua kali. Dimana ada peraturan kita membahas selama 10 hari, setelah 10 hari maksimal kita sampaikan ke kementerian ATRBPN untuk ditindaklanjuti lagi agar mengakomodir beberapa program-program pemerintah pusat. Apabila sudah selesai nanti dikirim ke pemprov jabar untuk dievaluasi,”jelasnya.
Selain itu, pembahasan terakhir mengenai Pengumuman Usulan Nama-Nama Calon Penjabat Bupati Bogor meninggat Bupati Bogor Iwan Setiawan saat ini tengah memasuki akhir massa jabatan.
“Yang pertama Juanda Dimansyah Kepala dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, lalu yang kedua Dr Nurdin Direktur Dekonsentrasi tugas pembantuan dan kerja sama pada direktorat kebijakan administrasi kewilayahan kementerian dalam negeri,” kata Rudy sebelumnya.
“Terakhir, Dr Tubagus Chairul Direktur Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan dan Adab Desa, PKK, dan posyandu pada direktorat jenderal bidang pemerintahan desa kementerian dalam negeri,” tambahnya.
Rudy juga menjelaskan alasan dari penetapan 3 nama tersebut yang di putuskan berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan bersama.
“Tentunya kita menempuh beberapa tahapan salah satunya dari kemarin kita mengadakan rapat-rapat fraksi DPRD Kabupaten Bogor, kita berdiskusi bersama. Kita tidak memilih yang terbaik karena semua yang diusulkan adalah orang-orang yang baik dan hebat semua. Kalau kami bisa mengusulkan semua nama pasti kita mengusulkan semua nama,” paparnya.
Artikel ini telah tayang di Metropolitan.id dengan judul Gelar Rapat Paripurna, DPRD Kabupaten Bogor Bahas Tiga Topik Prioritas
