INTELMEDIA – Memanfaatkan sisa waktu 47 hari jelang gelaran pemilu, komunitas yang menamakan kelompoknya Sendok Garpu (Serikat Nasionalis Demokrat Gerakan Rakyat Anti Ditipu) menggelar konsolidasi di Mulyaharja, Kota Bogor, Sabtu (30/12/2023). Kepada pewarta, Muhamad Harun menyampaikan, pertemuan tersebut membahas agenda politik pemenangan Ganjar – Mahfud.
“Kami menilai Ganjar – Mahfud adalah orang yang tepat sebagai sosok penyambung Jokowi sebagai kepala negara dan wakilnya mendatang di republik ini. Kenapa? Karena, Ganjar atau Mahfud memiliki segudang prestasi, orang baik, dan jelas rekam jejaknya,” kata aktivis Sendok Garpu, Harun.
Dia berujar, bangsa ini membutuhkan sosok pemimpin yang berlatarbelakang orang biasa.
“Kenapa kami lebih percaya pemimpin orang biasa? Karena, hanya orang biasa yang tak derita rakyatnya. Dan, orang bisa merasakan sulitnya kehidupan warga yang hidup degan perjuangannya untuk Sejahtera. Kebalikannya, jika capres-cawapresnya tak berlatarbelakanng orang biasa, tentunya dia bisa akan mematok tarip pajak tinggi, karena tidak mengenal dan tak merasakan derita orang biasa,” ucap Harun.
Menambahkan keterangan, sambungnya, hasil konsolidasi Sendok Garpu menyatakan setiap anggotanya harus menjadi duta pemenangan Ganjar – Mahfud.
“Karena, kami mematri dalam diri, bahwasanya Ganjar Mahfud adalah kita. Ganjar Mahfud adalah orang baik, demikian juga kami yang memilih orang baik sebagai calon pemimpin. Dan, karena itu, kami berkewajiban memenangkan, mengedukasi warga dilingkungan, bahwa yang terbaik itu Ganjar. Tiga itu adalah kita. Tiga itu, persatuan. Bukan perseteruan. Demikian moto kami,” tuturnya diplomatis.
Lebih rinci lagi, ia juga menjabarkan, pemeringahan Jokowi dinilai baik sejahterakan marayarakat melalui Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Prakerja, Kartu Sembako, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Tani, dan Program Keluarga Harapan.
Saat ini, Ganjar Mahfud juga memiliki program KTP Sakti yang dinilainya merupakan solusi mencegah masalah bantuan sosial salah sasaran, karena bisa menyatukan semua kartu layanan publik yang telah direaliasikan oleh Pemerintahan Jokowi.
“Sudah saatnya (kartu-kartu program bansos Jokowi) itu disederhanakan menjadi satu kartu. Ada kartu macam-macam sehingga itu menyebabkan pemborosan,” tuntasnya. (Nesto)
