BPS Kab.Bogor Gelar Diseminasi Hasil Sensus Pertanian Tahun 2023

IntelMedia – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor menggelar diseminasi hasil Sensus Pertanian 2023 Tahap I di Ruang Serbaguna.1 komplek Pemerintah Kabupaten Bogor, Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Rabu (13/12/2023).

Kepala BPS Kabupaten Bogor, Gandari Adiyanti Ayu Fatimah mengatakan terjadinya penurunan jumlah Petani; “Hari ini kita menyiarkan, mendiseminasikan hasil ST 2023. Bahwa kalau dibandingkan dengan ST tahun 2013, terjadi penurunan jumlah petani yaitu jumlah yang berusaha di pertanian. Kalau dulu usaha pertanian perorangan itu sekitar 240.000 sekarang tinggal 190.000 orang. Adapun penyebab utama penurunan tersebut adanya alih fungsi lahan,” ujarnya.

Kepala BPS Kabupaten Bogor,  Gandari Adiyanti Ayu Fatimah

Menurut Gandari, data ST tidak hanya tentang jumlah usaha perseorangan di bidang pertanian, tetapi juga bicara tentang petani milenial.
“Jadi di sana mungkin ada petani milenial yang nanti itu bisa digarap oleh pemerintah daerah selaku OPD terkait, bagaimana cara kita menumbuhkannya, karena kita ini semakin tua, petani itu semakin tua, maka kita harus mendorong petani dari orang-orang muda, yaitu orang milenial untuk ikut terlibat dalam pengusahaan pertanian,” lanjut Gandari,

“Kita menggandeng OPD terkait untuk menggali kenapa ini turun, jumlah para petani turun, selain salah satu sebabnya dari alih fungsi lahan, juga mungkin usaha di bidang pertanian tidak terlalu menarik bagi mereka karena kesejahteraan cenderung rendah,” imbuhnya.

Masih menurut Gandari, sebetulnya tugas Statistik adalah menyediakan data pertanian berkualitas, inginnya data itu akan digunakan oleh pemerintah untuk membuat kebijakan yang strategis di bidang pertanian terutama bagian subsidi pupuk. Diharapkannya, dengan data yang terbaru tahun 2023 pemerintah itu bisa membuat sebuah perencanaan yang lebih berkualitas dan komprehensif.

“Harapan Kami menyiarkan data ini, insya Allah data ini digunakan untuk mengambil kebijakan. Data ini juga memberikan awereness kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, bahwa di wilayah ini ada petani gurem, dan ada juga penurunan jumlah petani. Lalu bagaimana dengan penyediaan jumlah pangan ke depannya, tentunya harus diperhatikan kalau terjadi penurunan orang yang bergerak di bidang pertanian, tentu saja akan berdampak pada penyediaan jumlah pangan bagi masyarakat,” pungkasnya. (Aipbr/DidiS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *