INTELMEDIA – Akademisi Dr Agus Surachman mengendus aroma potensi kecurangan jelang gelaran pemilu 2024. Hal itu disampaikannya usai pengajuan rutin mingguan di kediamannya, di salah satu perumahan, Tajur, Kota Bogor yang dihadiri 112 warga.
“Dugaan potensi kecurangan sudah jelas terlihat karena publik se Tanah Air, menjadi saksi hidup, yakni terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara 00/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden,” kata Agus membuka percakapan saat diwawancarai di rumahnya, Minggu (3/12/2023).
Pria yang juga Politisi Partai Ummat ini menyampaikan, melalui putusan MK semasa diketuai sang paman, Anwar Usman menjadi pintu dugaan ‘melanjutkan’ kekuasaan melalui sang anak.
“MK membuka jalan bagi putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, ikut berkontestasi di Pilpres 2024. Meski saat ini, ipar presiden Jokowi, Anwar Usman, dicopot sebagai ketua MK akibat prahara tersebut, namun ia masih menjabat sebagai hakim konstitusi,” tukasnya.
Indikasi lain, sambungnya, di lingkaran Presiden Jokowi, termasuk para menteri dan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) juga dilakukan perombakan yang diduga demi tujuan politis.
“Potensi ketidaknetralan ini pun dipertegas dengan penunjukan Pj Kepala Daerah yang jauh dari akuntabilitas publik, dugaan terlibatnya TNI-Polri, mobilisasi ASN, hingga tidak netralnya Mahkamah Konstitusi (MK),” tukasnya.
”Ketidaknetralan ini juga terlihat ketika pemilihan dan penunjukan Panglima TNI yang baru menggantikan Yudo Margono. Calon panglima TNI yang menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) oleh DPR RI, Agus Subiyanto dipilih kilat, karena belum lama ditunjuk menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD),” imbuhnya.
Terbaru, masih menurut Agus, di sejumlah daerah, termasuk di Kota Bogor warga Kota Bogor pun diberikan bansos. Ia menduga bansos tersebut untuk pemenangan pemilu.
“Karena, setiap warga penerima bansos pasti akan menterjemahkan bantuan dari Jokowi, ayah Cawapres Gibran. Outputnya, akan tergerak memilih salah satu paslon capres dan cawapres. Jadi, Menurut saya, pemilu akan berlangsung fair, jujur dan adil, jika tanpa adanya Jokowi,” tuntasnya. (Nesto)