GELARAN pemilu, tinggal beberapa hari lagi. Rakyat Indonesia akan memilih calon pemimpin bangsa hingga calon wakil rakyatnya pada perhelatan pesta demokrasi 14 Februari 2024 mendatang. Tahun ini, bangsa Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi, yaitu Pemilu serentak pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dan pemilihan umum legislatif (Pileg) untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024 dan pemilihan kepala dan wakil kepala daerah (pilkada) pada November 2024.
Sambut pemilu, diharapkan menjadi pemilih cerdas dengan tidak termakan informasi hoaks yang belakangan ini banyak bersliweran di media sosial yang tak sedikit mengandung unsur fitnah hingga adu domba. Momen ini merupakan kesempatan bagi bangsa dan negara Indonesia untuk mewujudkan kehidupan demokrasi yang berkualitas sehingga hasil yang positif selama lima tahun ke depan dapat dinikmati seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
Pemilih muda menempati porsi terbesar berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024 yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Jumlahnya, mencapai kurang lebih 52 persen dari 204.807.222 pemilih di Indonesia.
Besarnya pemilih muda dalam Pemilu penting diedukasi kemungkinan dihadapkan adanya maraknya hoaks yang bertebaran di media sosial. Informasi (berita) bohong atau hoaks tentunya menjadi kekhawatiran.
Bagaimana menangkal hoaks itu sendiri? Sebagaimana diketahui, era kekinian, informasi kerap masuk di lini massa seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan sulit diketahui apakah bohong atau tidak. Warganet atau netizen pun dibuat bingung dengan informasi itu.
Tak sedikit masyarakat usia di atas 50 tahun bingung dengan informasi masuk pada telepon selulernya hoaks atau tidak. Bagaimana membedakan atau mengetahui informasi itu hoaks. Hal ini, perlunya pemerintah hadir menyosialisasikan cara mengetahui kevaliditasan informasi. Karena, jika dilakukan pembiaran, bukan tak mungkin masyarakat akan terpancing informasi sampah berunsur fitnah.
Medsos memang banyak keuntungannya, terlebih dari sisi sosialisasi. Maka masyarakat pun perlu diimbangi dengan pemahaman dalam menerima informasi supaya tidak mudah terjebak, penyebaran dari informasi.
indikasi maraknya informasi yang tidak benar atau hoaks jelang pemilu harus dihadapi dengan serius oleh para pemangku kebijakan dan masyarakat di negeri ini. Hoaks patut menjadi perhatian serius. Menjelang pemilu, penyebaran propaganda sering terjadi dengan dukungan teknologi informasi yang lebih maju. Kita berharap segenap anak bangsa mampu mengedepankan semangat memperkokoh persatuan dan kesatuan agar transisi demokrasi melalui pemilu di negeri ini bisa berjalan dengan suasana sejuk dan damai.
Disinformasi politik jika tak diantispasi bakal menyebabkan menurunnya praktik demokrasi di Indonesia. Menjelang pemilu, disinformasi politik cenderung meningkat, seperti yang terjadi pada Pemilu 2019. Untuk mengatasi hal itu, perlunya langkah-langkah preventif, korektif hingga represif. Langkah preventif, dilakukan dalam bentuk upaya meningkatkan literasi digital masyarakat dan mengajak masyarakat untuk kritis terhadap informasi di media sosial sebelum disebar.
Penggunaan media sosial tentu saja harus digunakan secara bijak, mengingat aplikasi tersebut sangat mudah diakses oleh setiap pengguna gadget. Salah satu berita hoax yang paling kerap muncul adalah hoax yang berkaitan dengan persiapan pemilu, mengingat pemilu adalah hajat besar nasional yang melibatkan seluruh masyarakat yang telah terdaftar sebagai pemilih.
Hoaks bukan saja akan menimbulkan kegaduhan semata, melainkan juga menaikkan suhu politik hingga terjadinya fragmentasi politik. Publik juga harus memahami bahwa berita bohong atau hoaks, serta kampanye hitam ini bertujuan untuk menyerang lawan politik.
Proteksi sosial melalui jejaring dan penguatan informasi yang sehat, benar dan rasional merupakan pondasi yang kokoh dalam menangkal penyebaran hoax. Lebih-lebih pada tahun politik 2024, harus kita semua dapat berperan aktif dalam mensosialisasikan stop hoax supaya tidak menimbulkan kesenjangan sosial atas kepentingan politik yang ada.
Penyebaran gangguan informasi saat ini dan ke depan akan menjadi ancaman tidak hanya bagi penyelenggaraan Pemilu, tetapi juga memengaruhi kepercayaan publik pada pemerintahan dan lembaga negara, dukungan terhadap demokrasi, dan kohesivitas nasional.
Untuk itu, diharapkan masyarakat agar menambah wawasan tentang dunia politik. Karena jika seluruh pihak paham dengan hal yang berkaitan kePemiluan, tentu akan menjadi catatan baik sendiri bagi pelaksanaan Pemilu 2024 dalam menentukan sosok pemimpin yang ideal di masa depan.
(Penulis : Anggota DPRD Kota Bogor, Fraksi PDI Perjuangan, Ujang Sugandi)
