Tanggapi Wacana Pemakzulan Jokowi, ini Kata Dr Agus Suracahman

INTELMEDIA – Wacana pemakzulan atau impeachment terhadap Presiden Joko Widodo alias Jokowi kembali ramai menjelang pencoblosan Pemilu 2024. Belum lama ini muncul Petisi 100 dari 22 tokoh, mereka diantaranya yakni Faizal Assegaf, Marwan Batubara, Rahma Sarita, dan Letnan Jenderal TNI Mar (Purn) Suharto. Mereka yang tergabung dalam Petisi 100 tersebut menyampaikan permintaan mengenai pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan alasan dugaan kecurangan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.

Akademisi Dr Agus Surachman kepada pewarta menyampaikan secara lugas, sudah semakin jelas dan terang, Presiden Jokowi terkesan kuat memihak kepada paslon nomor urut dua yaitu Prabowo dan Gibran.

“Tandanya dia bertemu makan malam dengan Prabowo dan berpidato. Selain itu meminta format debat di rubah. Ini semakin jelas kecurangan dipertontonkan kepada rakyat Indonesia tanpa ada rasa malu,” kata dosen pasca sarjana salah satu PTS Bogor kepada pewarta di kediamannya, Tajur, Kota Bogor, pada Senin (15/1/2024).

Pria yang saat ini juga sebagai politisi Partai Ummat ini berpendapat, alasan pemakzulan karena khawatir pemilu akan dipenuhi dengan kecurangan.

“Jokowi dianggap sebagai master mind semua kecurangan tersebut. Wacana pemakzulan kembali menguat, apalagi setelah ada salah satu parpol tidak mengundang Presiden Jokowi ke acara ulang tahunnya,” tukasnya.

Menurut Agus, pemakzulan perlu segera dilakukan oleh fraksi yang ada di DPR seperti PKS, Nasdem, PDI Perjuangan, PPP dan PKB

“Fraksi di DPR yang merupakan wakil rakyat, harus segera bersatu dan memakzulkan Jokowi, tidak perlu banyak berpikir dan hitung menghitung yang yang ruwet. Just do it now!,” tukasnya.

“Jokowi terduga sudah melakukan kejahatan konstitutional, melakukan tindakan tercela dan melakukan intervensi terhadap KPK dan pengkhianatan terhadap bangsa. Prosedur pemakzulan sendiri telah diatur dalam UUD 45 pasal 7 A dan 7 B. Ini penting dilakukan untuk melakukan tekanan yang besar kepada Presidan Jokowi bahwa Negara ini bukan milik keluarganya. Untuk itu tidak boleh semaunya sendiri mengelola negara ini,” ucap Agus. (Nesto)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *