Putusan PTUN Terkait Paman Gibran Ngebet ingin Jadi Ketua MK Mengagetkan, ini Kata Akademisi Agus Surachman

INTELMEDIA – Praktisi hukum Agus Surachman mengaku kaget beredarnya narasi sela gugatan Anwar Usman dikabulkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta untuk kembali menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

“Saya terkejut terkait putusan PTUN Jakarta, dalam gugatan bernomor 604/G/2023/PTUN.JKT yang didaftarkan pada 24 Desember 2023 itu. Penggugatnya, Anwar Usman mengajukan agar PTUN Jakarta menunda atau putusan sela soal pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK baru,” kata Agus Surachman kepada pewarta di kantornya, Jalan Raya Tajur, Kota Bogor, Kamis (15/2/2024).

Dia menilai, putusan terkesan beraroma politis karena dikeluarkan sehari setelah pemilu dan bersamaan dengan menangnya Capres dan Cawapres Prabowo – Gibran versi hitung cepat.

“Saya miris negeri ini mau jadi apa. Seolah negeri ini tidak ada kepastian hukum karena Anwar Usman sudah dipecat dari Ketua MK dan sudah diputuskan presiden penggantinya bahkan sudah bertugas. Kemudian, Anwar Usman, si Paman Giran ini tidak terima dan menggugat,” tukasnya.

“Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2024, tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028,” bunyi gugatan pokok perkaran Anwar Usman, dilansir dari laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Jakarta, Kamis, 15 Februari 2024.

Selanjutnya, sambung Agus, dalam gugatan pokok perkara paman Gibran Rakabuming Raka itu mendesak keputusan pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK baru dibatalkan. Lebih dari itu, mewajibkan Suhartoyo selaku tergugat memulihkan nama baik dan kedudukannya kembali sebagai Ketua MK.

“Jadi, ini putusan ini ingin mengatakan bahwa Anwar Usman kembali sebagai Ketua MK. Putusan ini belum inkracht. Masih ada dua tingkatan yang bisa dilalui. Mudah-mudahan di pengadilan tinggi itu dibatalkan. Jika tidak, masyarakat akan reaksi terhadap hukum di negeri ini. Sebelum presiden baru dilantik, lebih baik segeralah dilakukan pemakzulan presiden di DPR, karena itu konstusional. Sebagaimana dulu pernah digulirkan anggota DPR PDI Perjuangan, Masinton,” tuturnya.

Dosen pasca sarjana PTS Bogor ini berpendapat, hukum harus diluruskan dan tidak diintervensi kekuasaan.

“Akan lebih baik Ketua MK mengajukan banding. Mumpung putusan PTUN ini baru di tingkat pertama. Jika tidak semakin buruk kesan kualitas hukum di negeri ini,” tuturnya.

Sebagai informasi, dalam gugatan pokok perkara Paman Gibran Rakabuming Raka itu mendesak keputusan pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK baru dibatalkan. Anwar bahkan mewajibkan Suhartoyo selaku tergugat memulihkan nama baik dan kedudukannya kembali sebagai Ketua MK.

“Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan penggugat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028, seperti semula sebelum diberhentikan,” tambah Anwar Usman dalam gugatannya.

“Memerintahkan atau mewajibkan tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2024, tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Masa Jabatan 2023-2028, selama proses pemeriksaan perkara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.” (Nesto)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *