Rakor Relawan Sendok Garpu Nyatakan Setia Bersama Nomor 3, ini Videonya!

INTELMEDIA – Relawan Ganjar – Mahfud yang menamakan diri Serikat Nasionalis Demokrat Gerakan Rakyat Anti Ditipu atau Sendok Garpu menggelar rapat koordinasi jelang gelaran pesta demokrasi 14 Februari 2024 mendatang di Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor pada Kamis (1/2/2024). Dihadiri sekitar 30 anggotanya, serta aktivis 98, Eko Okta Ariyanto, rakor ini diawali dengan pembacaan puisi berjudul ‘Setia Bersama Nomor 3’ karya Rossa. Berikut puisinya :

Rakyat Pilih Pemimpin Merakyat

Hai Penguasa

Dengarkan suara kami

Dengarkan tangisan kami

Jangan paksakan syahwat kekuasaan mu

Kami, rakyat kecil 

Pada pemilu 2024 ini, merindu pemimpin rakyat

Bukan yang pura-pura merakyat

Hargailah kami sebagai rakyat

Kami tak butuh program makan siang gratis

Karena kami masih mampu beli makan dengan uang kami

Kami tak butuh diberi susu gratis

Karena kami masih bisa beli di warung terdekat

Sesungguhnya, pemimpin kami adalah mutiara untuk kami

Pemimpin yang lahir dari orang biasa

Bukan berdarah menak

Bukan bergaya majikannya rakyat

Bukan pula yang kerap memamerkan harta yang dibeli dari pajak rakyat

Pemimpin kami adalah pemimpin lahir dari rahim rakyat

Yang merakyat

Yang berpihak pada tangis dan perjuangan rakyat

Bukan yang kerap membagikan paket untu menyogok kami jelang pemilu

Bukan juga yang menawarkan uang ke kami untuk cari simpati

Maaf, harga diri tak semurah itu

Kami berikrar bersama nomor 3

Nomornya pemimpin rakyat

Partainya rakyat

Dan nomor caleg DPRD Kota Bogor Dapil Selatan yang berhati rakyat

Salam kami, Sendok Garpu

Yang bangga sebagai rakyat biasa.

Pada kesempatan itu, aktivis Sendok Garpu, Ulli Luna menyampaikan pernyataan sikap politiknya mengkritik soal keberpihakan kepala negara.

“Kami, Sendok Garpu. Kami, selaku rakyat menyatakan prihatin dengan pernyataan Presiden Jokowi soal kepala negara boleh berpihak. Saat ini, kepala negara seperti Walikota Bogor sudah berpihak. Menteri juga berpihak. Terbaru, Presiden Jokowi menyatakan bahwa boleh berpihak di dalam pemilihan presiden,” kata Luna.

Kami, Sendok Garpu, sambungnya, sangat menyesalkan pernyataan soal keberpihakan. Apa jadinya jika presiden berpihak, tentu akan jadi efek domino, yang nantiya bukan tak mungkin diikuti oleh aparatur negara atau  ASN.

“Jika penyelenggara negara semua berpihak, ngapain juga dilakukan pemilu? Selain itu, secara normatif, merujuk UU No. 7 Tahun 2017, khususnya di dalam Pasal 282 UU No. 7 Tahun 2017 terdapat larangan kepada “pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye,” tuturnya.

“Artinya, dalam hal ini, Presiden Jokowi dan seluruh menterinya jelas adalah pejabat negara. Sehingga perlu ada batasan etika atau aturan yang tak boleh dilanggar.  Semestinya, Presiden harus menghindarkan diri dari segala bentuk pernyataan dan tindakan yang berpotensi timbulkan fragmentasi sosial. Presiden harus mengabdi pada anak bangsa. Bukan mengabdi pada anak dan keluarga,” tuntas Luna. (Nesto)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *