Jelang Demo ke DPR Sunda Bergerak Bacakan Pernyataan Sikap Bersama, ini Tuntutannya

INTELMEDIA – Sekitar 100 massa budayawan yang menamakan diri Sunda Bergerak dari beberapa kelompok, pada pukul 08.30 WIB menggelar pernyataan sikap di Tugu Kujang pada Jumat (1/3/2024). Dalam pernyataan sikapnya, mereka mendesak pemakzulan Presiden Joko Widodo.

Melalui surat terbuka yang dibacakan perwakilan peserta aksi Ace Sumanta, pememrintahan Jokowi dinilai telah dibajak oleh para oligarki dengan memberlakukan UUD45 palsu sehingga menimbulkan krisis multidimensi.

“Presiden Jokowi telah melanggar konstitusi, sumpah jabatan dan berprilaku tidak patut serta melanggar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelanggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,” kata perwakilan Sunda Bergerak, Ace Sumanta didampingi Gartono membacakan sikap politik yang ditandatangani para ketua organ.

“Presiden Jokowi juga telah menyalahgunakan kekuasaan pada Pemilh 2024. Selain itu penyelenggaraan dan aparatur negara juga telah terjebak melayani ambisi Presiden Jokowi untuk membangun dinasti,” ucap dia.

Pada kesempatan itu, para budayawan peserta aksi menuntut sejumlah poin dalam gerakan tersebut. Pertama, mereka mendesak para ketua partai politik untuk mengintruksikan para kadernya di DPR RI segera melaksanakan hak angket untuk memakzulkan Jokowi.

Dia melanjutkan, kelompok Sunda Bergerak menuntut TNI, Polri, MA, dan MK untuk sadar dan berpihak pada masyarakat bukan malah menjadi alat kekusasaan.

“Kami juga mendesak para ketua partai untuk segera menarik para menteri di kabinet Jokowi untuk delegitimasi sebagai tahapan pengondisian pemakzulan,” terangnya.

Usai membacakan sikap politik bersama dan berorasi, peserta aksi itu kemudian berangkat menuju Gedung DPR RI dan MPR untuk menggelar aksi serupa.

“Hari ini, kami akan berangkat ke DPR untuk menggelar unjuk rasa sebagai solidaritas,” tuntas Ace Sumanta.

Sebagai informasi, perwakilan organ yang hadir yang hadir diantaranya  Wuski (Word University Study of Committee Indonesia ), Majelis Pimpinan Senteral Gerakan Rakyat Marhaen, Ponpes Al Badar, Wanhat Ikatan cendekiawan Muslim Indonesia, Ponpes Gaza, DPD Gerakan Bela Negara Kota Bogor.

Selanjutnya, Paguyuban Haji Ancol, Padepokan Hanjuang Bodas, Persatuan Buruh Jawa Barat, Paguyuban Pemuda Jampang Sukabumi, Pemuda Cianjur Bersatu, Aliansi Pemuda Betawi Depok, Ponpes Lukmanul Hakim Cibadak, Bangjapar Bogor Raya hingga Front Pemuda Penegak Hak Rakyat (FPPHR). (Nesto)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *