Partai Ummat Endus Ada Dugaan Kecurangan Hitung Suara, ini Kata Agus Surachman

INTELMEDIA – Badan Pemenangan Pemilu Nasional (BPPN) Partai Ummat menanggapi dugaan kecurangan dalam proses perhitungan suara pada Pemilu 2024. Beberapa temuan yang sedang dikumpulkan oleh BPPN Partai Ummat menunjukkan banyak proses penghitungan suara yang diduga tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Kami melihat ada dugaan kecurangan yang cukup besar terutama dilihat dari proses tabulasi data baik dari TPS maupun di Kecamatan,” jelas ketua BPPN Partai Ummat Taufik Hidayat dalam keterangan persnya, Selasa (20/2/2024). “Yang paling parah mencolok adalah gagalnya teknologi OCR sirekap dalam mengkonversi data perolehan suara dalam inputan real count, ini sangat memalukan dengan anggaran KPU yang cukup besar” ujar Taufik.

Taufik mencontohkan adanya dugaan kecurangan pada sistem informasi rekapitulasi pemilihan umum (sirekap). “Sebagai contoh, hingga hari ini, Selasa (20/2) foto formulir model C Hasil di sistem sirekap banyak yang belum di upload padahal menurut PKPU nomor 25 tahun 2023 pasal 66 ayat 2 dan 3 dijelaskan bahwa pada hari yang sama saat pemilu yaitu tanggal 14 Februari lalu seharusnya seluruh foto C Hasil itu sudah diupload (diunggah),” ungkapnya.

Menurut Taufik, dengan ketiadaan foto formulir C Hasil yang lengkap di sistem sirekap hingga hari ini, membuat adanya dugaan pertukaran suara karena foto formulir C Hasil yang orisinal belum diunggah 5 hari setelah pencoblosan.

“Secara implisit hal tersebut diatur pada pasal 67 ayat 7 PKPU nomor 25 tahun 2023, dijelaskan paling lambat 3 hari diberi waktu jika terjadi kendala dalam hal penyerahan data. Nah ini hampir 5 hari banyak foto C Hasil nya belum diupload,” kesal Taufik.

BPPN Partai Ummat sudah merekam TPS yang hingga 5 hari ini belum mengupload formulir C Hasil sehingga diduga kuat formulir C Hasil yang belum diupload tersebut sedang “diotak-atik”. “Kami akan gugat KPU atas masalah ini,” tegasnya.

Belum lagi yang paling membingungkan menurut Taufik, seharusnya formulir C Hasil salinan dari seluruh TPS sudah ditempelkan di kantor-kantor desa menurut PKPU nomor 25 tahun 2023 pasal 66 ayat 4. “Tetapi ketika PPS ditanya, semuanya menjawab setelah rapat pleno di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK),” ujarnya.

Taufik mengaku heran dengan kondisi tersebut, seharusnya semua berjalan sesuai aturan yang berlaku dan dicari solusi cepat jika ditemukan kendala dalam setiap prosesnya.

“Saya bingung ya, seharusnya C Hasil salinan kan bisa difoto kopi atau dilebihkan untuk ditempel di kantor-kantor desa di hari yang sama setelah pencoblosan sehingga menghindari kecurigaan akan adanya kecurangan. Tapi ini malah dibawa dulu untuk pleno di Kecamatan yang dari dulu banyak ditemukan fakta terjadi pertukaran suara” ujarnya.

“Perintah PKPU pasal 66 ayat 4 itu sudah tidak ada maknanya kalau ditempel setelah rapat Pleno di Kecamatan yang sekitar makan waktu 5 harian, karena khawatir sudah di “otak atik” formulir C Hasil nya selama 5 hari itu” tambahnya.

Taufik mengatakan, BPPN Partai Ummat saat ini sedang memantau rapat pleno di setiap kecamatan di seluruh Indonesia karena di momen tersebut rawan kecurangan berupa pertukaran atau pemindahan suara, dan jual beli suara. “Insyaallah nanti BPPN Partai Ummat akan membeberkan data-data temuannya,” tuturnya.

Bagi Partai Ummat, lanjut Taufik, solusi atas ketidakberesan semua di atas adalah dengan diterapkan nya E Voting berbasis Blockchain.

“Kalau pemilu berikutnya terus begini termasuk pilkada, bangsa kita seperti bangsa “primitif” ya, dunia sudah begitu canggih, alat-alat elektronik sudah murah dan meluas dipakai orang, tapi kita masih pakai manual yang menghabiskan energi uang, SDM Pelaksana pemilu yang banyak sakit dan meninggal, pemborosan dana saksi dari seluruh partai dan lainnya,” ungkap Taufik

Menurutnya, Partai Ummat akan terus berjuang untuk pemilu dengan sistem E-Voting berbasis Blockchain sehingga bisa memangkas 80 persen lebih biaya pemilu yang bisa digunakan untuk kepentingan rakyat seperti membangun sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.

Terpisah, Politisi Partai Ummat Kota Bogor, Agus Surachman turut berkomentar senada. Pria yang belum lama ini maju sebagai caleg DPR dari Dapil Jabar III, Kota Bogor – Kabupaten Cianjur ini menyampaikan, kecuirgaan terkait proses rekapnya yang pernah diskors sebelumnya.

“Saya dan publik Tanah Air tentunya juga menduga-duga karena KPU menutup Sirekap di tengah proses rekapitulasi. Padahal, Sirekap merupakan sarana pengawasan publik. Dengan Sirekap, publik juga bisa memantau dan mengawasi jalannya proses penghitungan karena di Sirekap ada unggahan foto C hasil. Jadi, praduga ada kecurangan pun muncul,” ujarnya.

Agus juga menyoal KPU disebut meminta penghentian rekapitulasi suara Pemilu Serentak 2024 di sejumlah daerah. Penghentian dilakukan untuk membenahi input data Sirekap di situs resmi KPU.

“Penundaan jalannya rapat pleno di tingkat kecamatan yang saya ketahui belum lama terjadi jelas merupakan tindak lanjut arahan dari KPU RI. Pertanyaan ada apa dibalik itu, tentunya membuat kecurigaan. Karena itu, perlunya disegerakan hak angket,” tukas Agus.

“Hak angket adalah salah satu ikhtiar melalui anggota DPR untuk mencari tahu dan mengungkap ada persoalan apa yang terkait dengan kebijakan yang dibuat pemerintah yang menimbukkan persoalan baru di masyarakat. Hak angket yang dilanjutkan dengan hak menyatakan pendapat, agar dapat memakzulkan presiden Jokowi,” tuntasnya.

(*Nesto)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *