INTELMEDIA – Setelah sebelumnya Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menyampaikan, calon anggota legislatif atau caleg terpilih pada Pemilu 2024 bisa dilantik belakangan jika berniat maju pada Pilkada 2024.
Dan, yang wajib mundur jika ingin mengikut Pilkada 2024 ialah anggota legislatif yang sudah dilantik, yaitu mereka yang terpilih pada Pemilu 2019. Ketentuan tersebut nantinya memungkinkan juga berlaku di Pemilihan Walikota (Pilkwakot) Bogor.
“Ya, akan berlaku sama (red. Pilwakot Bogor). Kami KPU Kota Bogor masih menunggu aturan resminya dalam bentuk PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum). Hanya sampai saat ini PKPU nya belum turun,” kata Ketua KPU Kota Bogor, Muhammad Habibi Zaenal Arifin menjawab pertanyaan media online ini, Sabtu (11/5/2024) petang.
Mantan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Bogor Selatan yang akrab dipanggil Habibi ini, belum bisa menyampaikan secara detil karena peraturan tertulis belum diterima. Namun, ia menyampaikan, soal ketentuan caleg terpilih Pemilu 2024 juga akan berlaku di Kota Bogor.
“Tentunya tak beda (peraturannya),” singkat Ketua KPU Kota Bogor.
Sebagai informasi, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari sebelumnya menegaskan, dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 12/PUU-XXII/2024 penting untuk KPU mempersyaratkan calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
Ketua KPU RI menegaskan frasa ‘jika telah dilantik secara resmi menjadi’. Untuk itu, tidak ada aturan tentang pelantikan serentak bagi calon anggota DPR/DPD/DPRD jajaran provinsi/kabupaten/kota. Selanjutnya, tidak ada larangan untuk calon anggota DPR/DPD/DPRD jajaran provinsi/kabupaten/kota untuk dilantik belakangan usai kalah dalam pilkada, misalnya. (Eko Okta)
