Pengamat Politik Agus Surachman Menduga Cawe-cawe Penguasa Berulang di Pilkada

INTELMEDIA – Pengamat politik kota hujan, Dr Agus Surachman memprediksi dugaan Presiden Joko Widodo alias Jokowi bakal cawe-cawe terhadap Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 mendatang akan kembali terjadi.

“Dugaan politisasi bansos tak menutup kemungkinan akan tetap terjadi di Pilkada 2024,” kata Agus Surachman, Kamis (30/5/2024).

Terkait dugaan kecurangan, sambung Agus, pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 1 dan 2 Tahun 2024 yang menolak gugatan dugaan kecurangan Jokowi pada 22 April 2024 menyatakan apa yang dilakukan Jokowi tak melanggar hukum.

“Padahal, pada pemilu presiden 2024 ini sangat terasa keberpihakan Jokowi yang tak netral dan aturan bantuan sosial. Skema rasio untuk memutuskan benar atau salah di MK membuat Jokowi tak melanggar hukum dan tak terbukti kecurangan pemilu,” tukasnya.

Dia melanjutkan, di Pilkada DKI Jakarta, status Anies sebagai incumbent menjadikan peluang bekas calon presiden nomor urut 01 itu besar.

“Basis konstituennya di Jakarta masih menjadikan Anies Baswedan sebagai daya tarik. Namun, majunya Anies kemungkinan akan kembali dihadang dugaan pengulangan kecurangan pemilu dan cawe-cawe penguasa,” ujar Agus.

Agus memperkirakan, dugaan upaya intervensi Jokowi akan kembali berulang dan menampakan diri pada daerah-daerah yang menjadi arena pertarungan bagi anggota keluarganya atau koalisi pemerintah yang didukung bekas Walikota Solo itu.

Bukan tanpa sebab, efek dugaan cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 yang sukses dinilainya bakal kembali berlanjut. Sebagaimana diketahui, pada Pilkada 2024 ini, anak dan mantu Jokowi Ikut di Pilkada, seperti anak bungsu Joko Widodo, Kaesang Pangarep dikabarkan maju dalam Pemilihan Gubernur Jakarta bersapangan dengan Budi Djiwandono.

Sementara istri Kaesang, Erina S Gudono juga diusulkan Partai Gerindra dan Partai Golkar maju dalam pemilihan bupati Sleman. Lalu, menantu Jokowi yang menjabat Walikota Medan, Bobby Nasution juga berencana maju dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara.

Meski saat ini duet paslon Budi Djiwandono-Kaesang Pangarep sepertinya tidak mudah diwujudkan karena aturan Kaesang belum berusia 30 tahun, dan tak memenuhi syarat usia sebagai calon kepala daerah di level provinsi. Sebagaimana ketentuan itu tercantum dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota syarat usia cagub-cawagub minimal 30 tahun.

“Namun berkaca pada Pilpres 2024 lalu, peluang itu masih tetap ada jika aturan direvisi melalui Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK),” ucap Agus.

Pengamat politik yang tinggal di  Bogor ini mengapresiasi PDI Perjuangan yang disebutnya lebih menonjol memiliki prinsip dan tak tergoda atau tak tergiur i inikut mendukung Prabowo – Gibran sebagai presiden dan wakil presiden, demi rebutan kue politik.

“Saya sepakat dengan yang disampaikan Ibu Megawati dalam Rakernas V PDI Perjuangan belum lama ini bahwa Pemilu 2024 terburuk dalam sejarah demokrasi. Pada Rakernas V PDI Perjuangan menilai Pemilu dan Pilpres 2024 sebagai Pemilu terburuk dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Soal penyalahgunaan kekuasaan, intervensi aparat penegak hukum, dan praktik money politics yang kian massif, juga disoroti Ibu Megawati,” imbuh Agus.

Agus Surachman secara lugas menyampaikan, mendukung sikap politik PDI Perjuangan yang mendorong kekuatan penyeimbang atau check and balances untuk meningkatkan kualitas demokrasi.

“Menjaga demokrasi di negeri ini tinggal berharap PDI Perjuangan. Tidak kepada parpol lain yang terduga tergiur kue politik atau tulang. Karena itu, saya mendukung PDI Perjuangan meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia memerlukan fungsi kontrol dan penyeimbang (checks and balances),” tuturnya.

Agus juga menggarisbawahi pernyataan sikap politik PDI Perjuangan di Rakernas V yang disampaikan Puan Maharani terkait permintaan maaf kepada masyarakat atas prilaku kader yang tidak menjunjung etika politik dan melakukan pelanggaran konstitusi.

“Pada Rakernas V PDI Perjuangan yang saya ketahui dari pemberitaan media, Puan Maharani sampaikan permintaan maaf atas perilaku kader partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik dan berdisiplin dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai serta melakukan pelanggaran konstitusi. Siapa orang yang dimaksud, kita semua tahu. Karena itu, tinggal PDI Perjuangan yang jadi harapan menjaga demokrasi di negeri ini,” tuntasnya. (Nesto)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *