Bogor – Kabupaten Bogor sudah berusia 542 tahun. Begitu banyak cerita pembangunan dan segudang permasalahannya yang di lewati Kabupaten Bogor.
Banyak rangkaian acara di Hari Jadi Bogor (HJB) yang di lakukan di pusat pemerintahan dan juga setiap pusat-pusat pelayanan untuk memeriahkan HJB tersebut. Dengan ikut serta memeriahkan HJB sambil menunjukan identitasnya dengan cara berpakaian serba budaya sunda.
Hal ini menunjukan kaya nya akan budaya sunda yang kita miliki. Moment ini adalah dimana ulang tahunnya masyarakat Kabupaten Bogor, tapi beda cerita HJB ke 542 ini. BPK perwakilan Jawa barat memberikan kado HJB dengan hasil pemeriksaannya di tahun 2023, menyampaikan masih banyak pejabat kabupaten ini melakukan pungutan liar di lingkaran pemerintahan.
“Kabar ini bagi kami sebagai warga kabupaten Bogor sangat memalukan dan sangat menyakiti hati kami sebagai masyarakat. Yang seharusnya semakin kedepan bertambahnya usia semakin lebih baik dan semakin maju dari semua pelayanan dan pembangunan.
Tapi faktanya yang di suguhkan BPK LHK Jawa barat menyuguhkan semakin menurunnya rasa kesadaran dan integritasnya,” ucap Direktur Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LPKP) Ratmattulah.S,H kepada pewarta Intelmedia di kedai kopi di bilangan Cibungbulang, Selasa (04/06/2024).
Menurutnya, Bogor ini di ibaratkan sedang sakit yang kronis. Hal ini menunjukan oknum-oknum pejabat Kabupaten Bogor tidak punya moral dan bermental miskin.
Bahkan menurutnya, Bogor sudah dikenal pemimpinnya selalu berurusan dengan hukum. Baik, KPK dan APH lainnya.
“Memang Bogor ini sudah di kenal pemimpinnya yang selalu berhadapan dengan Hukum baik KPK dan APH lainnya. Namun, tetap tidak memberikan efek jera terhadapt pejabat-pejabatnya yang saat ini sedang menjalan kan roda pemerintahan yang sampai saat ini terus melakukan pungli,” ujarnya.
Masih menurutnya, rencana mutasi beberapa pejabat yang akan dilakukan PJ Bupati Bogora bukan sebuah solusi. “Apalagi PJ Bupati Bogor Asmwa Tosepu akan memutasi. Menurut kami, ini bukan solusi yang efektif dan tidak akan signifikan perubahan dan perbaikannya,” tegasnya.
Dirinya meminta, APH terutama KPK agar segera bertindak tegas menyikapi hasil pemeriksaan BPK Jabar.
“Kami kira untuk segera bertindak bagi siapapun oknum pejabat Kabupaten Bogor yang melanggar hukum. Jadi KPK harus ikut memeriahkan juga di HJB ke 542 ini untuk turun ke Bogor agar Bogor menjadi pemerintahan yang kembali sehat.
“Dalam hal ini, di HJB, kami punya harapan Bogor ini menjadi daerah good governance, free from corruption and civilized.(tata kelola yang baik, bebas dari pungli/korupsi dan beradab).” pungkasnya.
Laporan : Dipidi
