INTELMEDIA – Masa jabatan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin akan berakhir lebih kurang 4 bulan lagi. Tepatnya, pada Minggu, 20 Oktober 2024. Saat itu juga, Presiden dan Wakil Presiden RI yang baru akan mengucapkan sumpah/janji dan penandatangan berita acara di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih terlihat belum pasti, bahkan mega proyek tersebut berpotensi mangkrak. Hal itu disampaikan pengamat politik, Dr Agus Surachman.
“Hal itu ditandai dengan mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe dari jabatannya sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Dari beberapa sumber berita media, diketahui sampai saat ini belum ada investor, jadi pembangunan IKN masih mengandalkan APBN,” kata Agus Surachman di kantornya di Jalan Raya Tajur kepada media online ini, Kamis (13/6/2024).
Pria yang juga praktisi hukum ini mengutip laporan yang pernah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum lama ini, bahwa pembangunan IKN untuk 2024 telah menghabiskan Rp 4,8 triliun APBN.
“Tahun sebelumnya, 2023, anggaran yang digunakan, mengutip yang disampaikan Sri Mulyani adalah Rp27 triliun dan 2022 sebesar Rp5,5 triliun. Diperkirakan pada tahun depan sisa dana APBN sebesar Rp17,1 triliun untuk pembangunan IKN akan habis,” tuturnya.
Presiden Jokowi, sambungnya, melakukan percepatan Pembangunan dengan target mendatang saat upacara 17 Agustus 2024 sudah bisa digunakan.
“Namun, keterangan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia soal investasi asing yang masuk untuk pembangunan IKN, berbeda yang dulu dan sekarang. Tahun lalu, Bahlil menyebutkan investasi asing yang sudah masuk IKN dari luar negeri mencapai Rp50 triliun. Tapi, baru-baru ini, seperti diwartakan di banyak media, Bahlil sampaikan saat ini belum ada investasi asing yang masuk ke IKN,” imbuh Agus.
Ia juga mengkritik upacara HUT RI 17 Agustus di IKN Nusantara terkesan dipaksakan di mana sebagian besar tahapan infrastrukturnya dasar seperti air, jalan, lapangan dan lain-lain sebagainya itu belum memadai.
“Jika peringatan HUT RI ke-79 tahun 2024 di IKN, didesain gegap gempita dengan mengundang ribuan undangan khususnya para pemangku kepentingan dari Jakarta baik tamu kehormatan, para dubes, para ASN maupun masyarakat non ASN serta tokoh masyarakat ini kan sama artinya pemborosan. Karena, mereka semua ditanggung negara mulai dari transportasi, akomodasi, logistik dan pengamananya,” ucap Agus.
Dilanjutkannya, terdapat 38 kementerian/lembaga yang akan pindah lebih dulu ke IKN. Diantaranya, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR, DPD dan MPR RI, Setjen Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Mahkamah Agung, KPK hingga Kejaksaan.
Namun, dari temuan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 BPK, diungkapkan pembangunan infrastruktur IKN, Kalimantan Timur disebutkan belum memadai.
“Yang dinilai belum siap yakni pembangunan infrastruktur di antaranya persiapan lahan infrastruktur IKN masih terkendala, sebesar 2.085,62 hektare dari 36.150 hektare tanah masih dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkannya hak pengelolaan lahan (HPL),” tukas Agus.
Ia mengkhawatirkan pekerjaan infrastruktur dan lainnya yang dikebut nantinya malah tidak berkualitas.
“Tak hanya itu, pemindahan ke IKN nantinya malah akan menekan demokrasi, dimana masyarakat yang akan sampaikan aspirasi atau sampaikan protes ketidakpuasan biayanya akan jadi mahal karena harus ke IKN. Selain itu, proses adaptasi, misalnya ASN yang anaknya memiliki prestasi di sekolah, lalu terpaksa pindah ke IKN, jelas akan menurun kualitas pendidikannya. Jadi, pemindahan IKN ini sebetulnya belum siap tapi terkesan dipaksakan,” tuntas Agus. (Eko Okta)
