Pegawai DPRD Kabupaten Bogor Terima Santunan dari BPJS Ketenagakerjaan 

IntelMedia – BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Cabang Bogor Cileungsi melakukan penyerahan santunan jaminan kematian kepada ahli waris almarhum Muhamad Lutfi putra yang meninggal saat kerja.

Penerima santunan tersebut merupakan seorang pegawai honorer di lingkungan DPRD Kabupaten Bogor.

“Kita melakukan Penyerahan santunan ini secara simbolis kepada ibunda almarhum dengan besaran santunan sebesar Rp42.000.000,” jelas Awalul melalui keterangan yang diterima, Selasa (11/6/2024).

Penyerahan ini dilakukan secara langsung kepada ahli waris, pada Hari senin 03 Juni 2024.bertepatan dengan hari jadi bogor ke- 542 ,di kesempatan itu juga hadir Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu.

Awalul menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Almarhum. Kami berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi kepergian Almarhum.

“Kami sampaikan turut berduka cita yang sangat mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga santunan ini dapat bermanfaat. Untuk diketahui, santunan kematian (JKM) ini diserahkan karena almarhum  sudah terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ungkapnya.

Menurut undang-undang, BPJS Ketenagakerjaan diberikan amanah untuk menyelenggarakan 5 program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP,) Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Mudah-mudahan, lanjutnya, niat baik dan usaha baik dari DPRD Kabupaten Bogor untuk melindungi pekerja honorernya terus terwujud. Dengan demikian pekerjanya dapat bekerja dengan nyaman, aman, tenang dan terlindungi dari hal yang tidak terduga pada saat bekerja.

“Pekerja juga bisa merasakan manfaat santunan yang didapat sehingga mereka juga bisa lebih semangat. Kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada DPRD, unsur pimpinan dan sekretariat dewan Kabupaten Bogor yang telah mengikutkan tenaga honornya program BPJS ketenagakerjaan,” sambungnya.

Pihaknya juga berterima kasih kepada Pemkab Bogor, karena seluruh pekerja kontrak dan honorernya terhitung bulan februari 2024 sudah terdaftar BPJS ketenagakerjaan, baik itu ditingkat dinas, maupun sekretariat dewan.

“Kami juga terus mengharapkan perhatian dari Pemkab Bogor, karena memang masih banyak saudara kita yang belum terlindungi,” lanjut Awalul.

Menurutnya untuk dilingkungan pemerintah sendiri seperti guru honorer, kontrak, tenaga medis dan para medis di puskesmas yang bukan non PNS.

“Ini juga belum terlindungi sepenuhnya dan menjadi PR kita bersama untuk melindunginya,” kata Awalul.

Awalul berharap anggota dewan yang terpilih seyogyanya terlindungi, karena mereka rentan, dan beresiko tinggi degnan aktivitas luar biasa yang dihadapi anggota dewan dengan ritme kerja yang sibuk dan padat belum lagi dengan reses ke daerah.

“Mudah-mudahan hal ini menjadi perhatian anggota dewan sendiri sehingga , bisa merasakan perlindungan BPJS ketenagakerjaan,” tutupnya. (pojokbogor)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *