Sekum AIPBR Sesalkan Inspektorat Kab.Bogor Kurang Respon terhadap Masyarakat

IntelMedia – Inspektorat Kabupaten Bogor memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung Bupati dalam mengawasi dan mengembangkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, serta memberikan bantuan kepada perangkat daerah dan sebagian urusan keistimewaan. Namun, belakangan ini, perhatian mulai tertuju pada ketidakmampuan Inspektorat dalam memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Umum Aliansi Insan Pers Bogor Raya( AIPBR), Rachmanto.

Rachmanto menyuarakan kekhawatirannya terkait dengan tidak responsifnya Kepala Inspektorat Kab. bogor Sigit Wibowo terhadap surat permohonan audiensi dari AIPBR yang kirimkannya terkait beberapa isu penting, “Meskipun telah berulang kali berupaya untuk menjadwalkan audensi atau mendapatkan tanggapan melalui telepon dan pesan WhatsApp, namun upaya tersebut selalu mengalami stak dan kebuntuan,” ungkap Rachmanto, Senin (24/6/24).

Dia menambahkan, Kondisi ini harus menjadi perhatian serius bagi Insan Pers atau Wartawan yang menyebutkan bahwa ketidak mampuan dalam menjalin komunikasi efektif dengan masyarakat dapat mengganggu regulasi dan pelayanan pemerintahan yang dijalankan di Kabupaten Bogor.

“Komunikasi yang terhambat antara pemerintah daerah dan masyarakat merupakan hal yang tidak dapat dibiarkan terus berlangsung seolah-olah kepala Inspektorat bekerja tanpa mengenal aturan dan UU PERS No 40/1999,” imbuhnya.

Di samping masalah administratif tersebut, terdapat juga permasalahan terkait dengan implementasi UU Pers 40/1999 di Kabupaten Bogor. Aliansi Insan Pers menyoroti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Bogor terhadap Pasal 8 UU Pers No.40/1999, “Pasal ini seharusnya memberikan dukungan dan perlindungan kepada wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UU Pers itu sendiri,” tetags Rachmanto.

Dengan demikian, menurutnya permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Bogor saat ini tidak hanya terbatas pada aspek administratif dan tugas pembinaan saja, melainkan juga mencakup isu yang lebih luas terkait dengan pelayanan publik yang efektif, perlindungan hak-hak wartawan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang diatur dalam UU Pers 40/99.

“Pemerintah daerah dan semua pihak terkait diharapkan dapat segera menyelesaikan dan menanggapi permasalahan ini dengan serius untuk kebaikan bersama dan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bogor,” pungkasnya. (Aipbr/DidiS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *