Ratakan PKL Area Puncak, LPKP : Hukum Harus Netral (Tidak Boleh Memihak Siapapun) !

Bogor – Keberanian PJ Bupati Bogor Asmawa Tosepu, dengan melakukan penegakan peraturan daerah (Perda) dengan tangan dan kaki satpol PP dan alat beratnya untuk meratakan PKL di area puncak Cisarua Bogor dalam penegakan ketertiban umum, mendapat apresiasi dari Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LPKP).

Namun, LPKP pun memberikan beberapa catatan agar peraturan dapat diterapkan di semua kalangan yang melanggar perda.

“Jika bicara Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor 4 tahun 2015 tentang ketertiban umum, kami sangat mengapresiasi nya. Tapi, catatannya jangan juga peraturan itu hanya di terapkan di kalangan masyarakat kecil saja. Tapi, harus juga di terapkan kalangan menangah dan kalangan atas. Agar menjadi sebuah keadilan yang merata, tidak tebang pilih dan memang harus netral hukum itu,” ucap Direktur LPKP Rahmatullah kepada Intelmedia,  dalam sebuah acara Ngobrol Politik di kawasan Puncak, Bogor, Senin (08/07/2024).

Langkah berani Asmawa yang meratakan PKL di sekitaran jalur Puncak masih banyak di perbincangkan di semua kalangan terutama di Bogor. Banyak apresiasi kepada PJ Bupati Bogor. Sehingga jalur puncak menjadi berbeda dengan biasanya.

Namun di sisi lain, ada harapan besar jika memang benar mau menerapkan perda tersebut. Dimana, banyak berdiri villa liar tak berizin yang dikomersilkan dan merusak lingkungan sekitar yang harus juga di ratakan.

“Bahkan, karna sifatnya perda nomor 4 Tahun 2015 itu umum dan luas. Dengan bertahap, Pj Bupati Bogor harus juga tertibkan semuanya, termasuk Indomaret dan Alfamart yang tidak berizin,” tegas Rahmatulloh yang akrab disapa Along.

Diketahui bahwa, berdasarkan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dan, berdasarkan Peraturan Bupati 63 Tahun 2017 tentang penghentian sementara Toko Modern di Kabupaten Bogor yang mana dalam salah satu pasalnya mengatur penghentian sementara pendirian aktivitas pasar modern.

Namun faktanya, dari tahun 2017 sampai saat ini tahun 2024, pembangunan Alfamart dan Indomaret terus berjalan di 20 kecamatan tersebut yang masuk pada wilayah moratorium.

“Jadi, kami pun punya harapan dan mendukung penuh kepada PJ Bupati Asmawa Tosepu untuk menutup dan meratakan bangunannya. Selain itu, aduan tersebut kami sampaikan melalui surat kepada PJ Bupati Bogor dan beberapa SKPD terkait,” ucapnya.

“Sekali lagi hukum harus netral. Jangan pandang bulu dan tidak memihak kepada siapapun.” tegasnya.

Laporan : Dipidi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *