Bogor – Rencana Bimtek ke Bali (Bimbingan Teknis) yang akan di lakukan oleh DPC APDESI Kabupaten Bogor jelas sangat menyakiti dan mengkhianati masyarakat desa.
Hal itu disampaikan oleh Ali Taufan Vinaya (ATV) kepada intelmedia, disalah satu Warkop di bilangan Cibatok, Minggu (04/08/2024).
Kegiatan Bimtek ternyata bukan hanya di lakukan oleh para kepala desa se Kabupaten Bogor, tapi akan di laksanakan juga oleh para sekdes dan para BPD se Kabupaten Bogor yang rencananya dilaksanakan di Bandung.
“Hal Itu kan terkonfirmasi dengan beredarnya surat dari DPC APDESI Pada tanggal 5 Juli 2024. Lebih jelasnya, surat dari DPC APDESI dengan Nomor 022/DPC-APDESI/VI/2024 perihal pemberitahuan Bimbingan Teknis.
Ini jelas sangat mencederai masyarakat desa. *_Jangan jadikan kegiatan “Bimtek” Sebagai alasan untuk pelesiran para kepala desa_*,” tegas Aktivis Forum Relawan Demokrasi Kabupaten Bogor, yang juga aktivis 98 Ali Taufan Vinaya (ATV), Minggu (04/08/2024).
Ia menjelaskan, harusnya, APDESI Kabupaten Bogor Lebih melakukan evaluasi terkait adanya beberapa kepala desa yang terkena Kasus Hukum.
Bukan hanya Itu saja, banyak persoalan rakyat yang harus di selesaikan oleh pemerintah desa. Bukan hanya dalam pembangunan infrastruktur saja, pembangunan SDM, pengentasan masalah Busung Lapar/Stunting.
Itu juga menjadi bagian dari persoalan yang di hadapi masyarakat desa. Terlebih lagi, kegiatan rencana plesiran para kepala desa Itu menggunakan dana yang bersumber dari BHPRD yang jelas jelas dari pajak rakyat.
Tolak ukur keberhasilan para kepala desa bukan hanya sebatas menyelesaikan pembangunan Infrastruktur.
“Tolak ukur keberhasilan para kepala desa bukan hanya melakukan Bimtek di Bali. Dan, tolak ukur keberhasilan bagi para kepala desa Itu bukan beralih dari naik Motor N-Max menjadi Fortuner,” ungkapnya.
“Kami dari Forum Relawan Demokrasi Kabupaten Bogor akan mengirimkan surat terbuka kepada Kepala Dinas DPMD untuk melakukan kajian-kajian terkait rencana tersebut.” pungkasnya.
