ATV : Menolak Keras Rencana Penghapusan Program Samisade

Bogor – Rencana penghapusan program Samisade oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rudy Susmanto dan jaro Ade mendapatkan tentangan dari beberapa kalangan Aktivis di Kabupaten Bogor.

Rencana penghapusan Program Samisade tersebut disampaikan oleh pasangan calon bupati saat menghadiri acara  diskusi media dengan tema : ” Akademisi Mengawal 100 hari DPRD Kabupaten Bogor”. Penghapusan progam Samisade dan di gantikan dengan program satu desa satu sarjana dianggap kurang bijak.

Kabupaten Bogor itu terdiri dari 40 kecamatan dan 435 desa yang terdiri dari 416 desa di tambah 19 kelurahan dan ada 10 Kabupaten /Kota yang berbatasan langsung.
Dengan alasan Itulah, maka proses pembangunan Kabupaten Bogor Itu harus di mulai dari desa desa.

“Progam Samisade digagas oleh Bupati Ade Yasin. Program tersebut untuk, membantu para kepala desa dalam membangun desanya,” ucap Aktivis Kabupaten Bogor ATV, Sabtu (07/09/2024).

Menurutnya, jika dalam program tersebut khawatir ada kebocoran atau pun di korupsi, tidak ada jaminan dari setiap program untuk tidak di korupsi.

“Contohnya di dinas pendidikan, ada yang namanya Progam ANBK (Assesmen Nasional Berbasis Komputer) dalam program tersebut indikasi kerugian negara. Ada sekitar 26 Milyar yang melibatkan 303 Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bogor, belum lagi temuan BPK Perwakilan Jabar dalam program BOS, yang nilainya sangat Fantastic,” tegasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, LHP BPK Perwakilan Jawa Barat Nomor 40.A/LHP/XVIII.Bdg.05/2024, melaporkan bahwa ada indikasi kerugian negara sebesar 405 Milyar.
Artinya, tidak ada jaminan bahwa progam itu tidak di korupsi.

“Yang harus di lakukan adalah memperbaiki dan mengatur regulasi nya, memperketat pengawasan dalam penggunaan uang di program tersebut,serta melibatkan banyak pihak, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, agama termasuk kawan kawan dari media,” pun

ATV juga menambah kan, tidak perlu gengsi mengadopsi program yang sudah ada. “Kalau emang program itu baik untuk masyarakat, nya lanjutkan, perbaiki regulasi nya, perketat pengawasan nya libatkan banyak pihak tapi jangan program nya yang di hapus.

Laporan : Dipidi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *